Hidayatullah.com–Kementerian Agama tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai perlindungan umat beragama yang bertujuan membentuk persamaan persepsi cara pandang pada diri setiap anak bangsa agar tidak terjadi penistaan agama ke depan.
“Kami kan sudah menyiapkan RUU tentang perlindungan umat beragama yang sampai sekarang terus kami matangkan,” kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin usai penutupan Mukernas I PPP di Jakarta, Kamis dikutip Antara.
Ia berharap RUU itu dapat membawa kedamaian dan ketenteraman antarumat beragama serta meredakan penolakan dan penghinaan pada agama lain dengan mempertegas beberapa hal.
“Misalnya kan sekarang sudah mulai beredar spanduk warga menolak Syiah misalnya, atau Wahabi misalnya. Ekspresi penolakan seperti itu akan dikategorikan apakah wujud kebebasan beragama atau bisa dikategorikan penghinaan terhadap sebuah paham agama,” ujar dia.
Aparat hukum, tutur dia, juga membutuhkan landasan hukum yang jelas dan ketegasan aturan untuk membedakan perilaku melanggar hukum atau kebebasan berekspresi dalam kebebasan agama.
Baca Juga
RUU itu, tutur Menag, akan disebarluaskan ke masyarakat, tokoh agama, organisasi keagamaan dan pegiat HAM pada April 2015 untuk dimintakan masukan yang membangun.
Dalam kesempatan itu, Menag juga mengucapkan selamat merayakan tahun baru Imlek pada umat yang merayakan dan berharap Imlek membawa keberkahan dan kedamaian bagi semua. Ia juga berharap esensi dan nilai yang terkandung dalam perayaan Imlek dapat diresapi dengan khidmat.
Ia menilai masyarakat telah toleran dengan keberagaman beragama terbukti perayaan Imlek dirayakan tidak hanya oleh Tionghoa, melainkan semua lapisan masyarakat.
“Iya saya pikir masyarakat kita sudah sangat toleran meskipun banyak masyarakat beragama yang tidak membiasakan diri memperingati Imlek, tapi mereka tetap bisa menghormati dan menghargai sesama saudaranya yang merayakan Imlek,” tutur dia.
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB) perlu pengawalan umat agar tidak berdampak pada penyusupan berbagai kepentingan.
Sementara itu, Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) DKI Jakarta, Fahmi Salim menengarai, RUU Perlindungan Agama berpotensi melemahkan fatwa MUI terkait aliran sesat. [Baca: Pengesahan RUU PUB Berpotensi Penafsiran Bebas Teks Syariah]
”Kalau tidak kita kawal, tidak kita awasi, bisa disusupi. Bisa mengarah pada intervensi isi materi dakwah, tata tertib doa di sekolah. Akhirnya bisa ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan yang berpotensi melemahkan fatwa MUI tentang aliran sesat,” jelasnya dalam majelis ilmu D’Lisya bertema “Krisis Politik Islam dan Liberalisasi Rezim Penguasa di Masjid Agung Al Azhar belum lama ini.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
