Hidayatullah.com–Pemuda Muhammadiyah Kota Surabaya meminta kepada pemerintah agar segera menarik film berjudul “Menculik Miyabi” yang sudah beredar di beberapa bioskop sejak 6 Mei 2010.
Ketua DPD Pemuda Muhammadiyah Surabaya, Muhammad Jemadi, di Surabaya, Sabtu (8/5), mengatakan, pihaknya sangat prihatin dengan diloloskannya film Menculik Miyabi yang dulu pernah diprotes berbagai organisasi Islam di Indonesia sehingga diurungkan pengambilan gambarnya.
“Tapi sekarang buktinya apa? Film itu sudah jadi dan lolos sensor,” ujarnya.
Menurut dia, dengan ditayangkannya film tersebut di bioskop, dikhawatirkan bisa mempengaruhi moral pemuda dan masyarakat Indonesia.
Meski bukan film porno, lanjut dia, tapi yang menjadi pemeran itu bintang film porno. Pasti itu sangat berpengaruh, apalagi filmnya bukan film yang mendidik.
Baca Juga
Pihaknya justru sangat mengapresiasi karya film seperti Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, King, dan beberapa film mendidik lainnya. “Film-film seperti itulah yang seharusnya ditayangkan dan dinikmati anak muda Indonesia,” katanya.
Untuk itu Pemuda Muhammadiyah meminta kepada pemerintah agar segera menarik peredaran film yang juga dibintangi aktor muda Nicky Tirta tersebut.
Samarinda Tunggu Fatwa
Di Samarinda, Front Pembela Islam (FPI) tidak akan melakukan aksi sweeping sebelum ada fatwa Mejelis Ulama Indonesia (MUI) Samarinda terkait film Menculik Miyabi.
“Kami belum menerima instruksi dari FPI Pusat terkait film itu (Menculik Miyabi). Namun, jika ada fatwa dari MUI Samarinda yang menyebut bahwa film itu haram, kami siap melakukan aksi untuk melarang pemutaran film Miyabi itu di Samarinda,” kata Ketua FPI Samarinda, Arbiansyah.
FPI, kata dia, akan tetap tunduk pada fatwa MUI terkait film Menculik Miyai tersebut.
“Kami tidak ada urusan dengan produser film itu, sebab FPI hanya tunduk pada ulama. Fatwa apapun yang dikeluarkan MUI, akan kami jalankan,” tegas Ketua FPI Samarinda itu.
Ketua FPI Samarinda itu juga mengaku belum bisa memastikan, apakah film Menculik Miyabi tersebut mengandung unsur porno atau tidak.
“Saya belum bisa mengatakan, apakah film itu melanggar ketentuan agama atau tidak sebab belum melihat secara langsung. Sebelum diputar untuk umum, kami meminta agar film itu disaksikan terlebih dahulu oleh pihak MUI, Pemkot Samarinda, serta elemen masyarakat lainnya,” kata Arbiansyah.
Hal senada disampaikan Ketua MUI Samarinda, KH. Zaini Naim.
“Saya belum bisa mengatakan, apakah film itu mengandung unsur porno atau tidak, sebab belum melihat secara langsung. Kami (MUI) tidak bisa gegabah memutuskan sesuatu tanpa melihat isinya,” ujar KH Zaini Naim.
Ketua MUI Samarinda itu meminta produser film itu dan pengelola bioskop di Samarinda agar memperlihatkan terlebih dahulu film itu kepada MUI dan pemerintah, sebelum diputar secara umum.
“Seperti film Suster Keramas yang sempat kami tolak itu. Jadi, sebelum film itu diputar, pihak produser dan bioskop terlebih dahulu memperlihatkan film itu kepada MUI, Pemkot Samarinda, bahkan pihak Poltabes Samarinda, untuk menilai apakah film itu layak dipertontonkan atau tidak,” katanya.
“Jadi, kami baru bisa memutuskan apakah film itu bisa disaksikan masyarakat atau tidak setelah mengkaji bersama pihak terkait,” kata Ketua MUI Samarinda tersebut.
Pada akhir 2009 lalu MUI Samarinda sempat menolak pemutaran film Suster Keramas yang dibintangi artis porno asal Jepang, Rin Sakuragi.
Produser Suster Keramas dan Menculik Miyabi, Ody Mulya, sempat datang ke Samarinda dan secara khusus menemui KH. Zaini Naim untuk menanyakan alasan penolakan Ketua MUI Samarinda terkait film garapan Maxima Pctures yang dinilai berbau porno itu.
Namun, walaupun KH. Zaini Naim menilai film itu mengandung unsur porno, film Suster Keramas sempat diputar secara umum di Bioskop 21 Samarinda Central Plaza. [ant/hidayatullah.com]
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
