Hidayatullah.com– Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri nomer 3 tahun 2008 tentang jamaah Ahmadiyah bukan diskriminasi, namun untuk mengatur kerukunan antarumat beragama di masyarakat.
Menteri Agama Suryadharma Ali menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu malam (9/2).
Rapat kerja komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama Suryadharma Ali dan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo dilakukan menindaklanjuti konflik antara massa dan jamaah Ahmadiyah di Cikeusik dan kerusuhan berbau SARA di Temanggung.
Raker tersebut dihadiri oleh 34 orang dari 47 anggota Komisi VIII DPR RI.
Lebih lanjut Menag menjelaskan bahwa untuk menjaga kerukunan antarumat beragama pemerintah menjalankan dua kebijakan besar. Pertama, memberdayakan masyarakat dan tokoh agama untuk menyelesaikan sendiri.
Baca Juga
Kedua, pemerintah memberikan rambu-rambu berupa aturan untuk mengatur kerukunan antarumat beragama.
“Namun untuk membuat rambu-rambu atau aturan pemerintah tetap melibatkan masyarakat dan meminta masukan dari masyarakat,” kata Suryadharma Ali.
Selain itu, tambahnya, telah dilakukan berbagai upaya dialog baik yang diprakarsai oleh para tokoh agama, masyarakat maupun lainnya.
Pemerintah, tambah Menag, tetap berpegang teguh pada UUD 45 yang menegaskan bahwa setiap warga negara diberikan kebebasan untuk memeluk dan menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinannya masing-masing. *
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
