Hidayatullah.com–Wakil Presiden Mesir, Omar Suleiman menunjukkan ketidaksabarannya atas makin berkembangnya unjuk rasa prodemokrasi. Hari Selasa, ia mengingatkan bahwa pemerintahannya “tidak dapat membiarkan protes berkelanjutan” untuk waktu yang lama, seperti yang dilakukan oleh puluhan ribu pengunjuk rasa prodemokrasi yang berkumpul di Tahrir Square Kairo selama enam belas hari.
Pernyataan tajam tersebut menunjukkan ketidaksabaran dan rasa frustasi rezim tersebut terhadap para demonstran. Pernyataan Suleiman yang terbaru mengatakan jika krisis tersebut harus diakhiri sesegera mungkin.
Mengenai meningkatnya publik yang memerangi pemerintah, Suleiman mengatakan, “tidak akan ada akhir sebuah rezim” dan Presiden Hosni Mubarak tidak akan pergi dalam waktu dekat, seperti yang dilaporkan kantor berita MENA.
Kepergian Mubarak dalam waktu dekat adalah kunci permintaan para pengunjuk rasa prodemokrasi. Janji Mubarak untuk tidak memperpanjang lagi masa jabatannya tahun ini, rupanya tidak meredam kemarahan para pengunjuk rasa.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon mendukung negara-negara yang meminta “transisi secara tertib” di Mesir.
Berbicara di markas PBB di New York, Moon mengatakan bahwa pemerintah Mesir harusnya memperhatikan permintaan rakyat untuk perubahan besar secepatnya.
Ancaman Ringan
Suleiman dilaporkan memberitahu para editor koran bahwa rezim tersebut menginginkan dialog untuk mencari jalan keluar bagi permintaan para pengunjuk rasa untuk perubahan demokrasi. Ia juga menambahkan peringatan terselubung, bahwa pemerintah tidak “sepakat dengan masyarakat Mesir dan peralatan kepolisian.”
Dalam satu pertemuan di meja bundar, Suleiman mengingatkan jalan alternatif untuk berdialog. “Kudeta yang terjadi, termasuk langkah yang tidak diperhitungkan dan terburu-buru, termasuk banyaknya hal yang tidak irasional. Kita tidak ingin sampai di titik tersebut, untuk melindungi Mesir.”
Ketika diminta oleh para editor untuk menjelaskan komentarnya, ia mengatakan, yang ia maksudkan bukanlah kudeta militer, tetapi “tekanan tanpa persiapan” yang dapat mengubah institusi Negara, ujar Amr Khafagi, kepala editor dari harian milik Shorouk.
Suleiman mengingatkan, kampanye pembangkangan warga sangatlah “berbahaya untuk masyarakat dan kita tidak dapat berada di situasi seperti ini.”
Peringatan ini muncul beberapa hari setelah Suleiman mengumumkan tidak adanya perubahan konstitusi, yang akan dilakukan oleh komite yang dibentuk.
Suleiman mengatakan, satu komite akan melaksanakan amandemen konstitusional dan legislatif untuk memungkinkan adanya pergantian kekuasaan, sementara komite lain akan mengawasi pelaksanaan dari semua tujuhan perubahan. Dua komite tersebut akan segera mulai bekerja.
Suleiman menekankan, para demonstran tidak akan dituntut dan komite pencari fakta independen akan dibentuk untuk menyelidiki peristiwa berdarah 2 Februari.*