Hidayatullah.com–Kongres Ikatan Putra Nahdlatul Ulama (IPNU) ke-14 dan Kongres Ikatan Putri Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) ke XIII di gelar di asrama haji Sukolilo, Surabaya, Kamis, (19/6), hari ini. Kongres yang menurut rencana berlangsung hingga 22 Juni ini bakal mengubah nama Putra dan putri pada singkatannya menjadi pelajar. Selain itu, kongres juga akan menampilkan dialog bersama dengan lima kandidat presiden RI mendatang. Salah satu agenda kongres terpenting di asrama Haji Sukolilo Surabaya adalah adanya usulan perubahan kepanjangan nama organisasi. Selama ini ada usulan kuat untuk mengganti singkatan putra dan putri untuk kembali ke kata pelajar. Menurut Azwar Anas, Ketua Pimpinan Pusat non aktif (IPNU), pengembalian kata pelajar pada singkatan Putra dan putri sudah menjadi kewajaran. “Pengembalian kata pelajar ini adalah sebuah momentum, “katanya pada Hidayatullah.com. Menurutnya, penerapan kata putra dan putri kala itu karena terkooptasinya IPNU dan IPPNU atas Orde Baru yang harus menerapkan UU Keormasan No 5 Tahun 1985; yang ketika itu harus mengubah nama dan azas ormas menjadi Pancasila. Meski begitu, tidak semua peserta menerima gagasan ini. Utusan Jawa Timur misalnya sejak awal pembukaan telah menolaknya. Menurut Wakil Ketua PW IPNU Jatim Nur Hidayat, saat ini bukan saat yang tepat untuk mengganti nama pada singkatan IPNU maupun IPPNU. “Apalagi kecenderungan selama ini program IPNU sekadar sebagai penyangga eksistensi struktural daripada pemenuhan kebutuhan kader,” tambahnya. Terjadi politisasi Agenda penting lain selain mengubah nama pada singkatan di IPNU maupun IPPNU adalah adanya dialog dengan lima calon presiden. Mereka adalah KH Masyim Muzadi, Yusuf Kalla, Bambang Susilo Yudhoyono, Agum Gumelar, dan KH Abdurrahman Wahid. Menurut Azwar Anas, Ketua IPNU non aktif yang juga Wakil Sekjen DPP PKB dialog ini dilakukan agar terjadi pencerahan politik di kalangan anak muda. Pendidikan politik harus disosialisasikan agar tidak terjadi politisiasi politik di kalangan pemuda dan pelajar. Tetapi menurut Nur Hidayat, wakil ketua PW IPNU Jatim, kongres kali ini sesungguhnya telah terjadi politisasi dikalangan peserta kongres. Peserta selain disajikan agenda perubahan nama yang merupakan produk politik juga adanya agenda dialog dengan capres. Semestinya wilayah politik praktis tidak boleh dijadikan agenda terpenting di kongres kali ini, tambahnya. (amz)
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
