Hidayatullah.com—Indonesia dinilai bukan lagi sebagai konsumen, tapi juga produsen yang mengekspor narkoba. Angka narkoba yang masuk ke Indonesia dalam jumlah besar menjadi salah satu indikasinya.
“Saya rasa itu jelas, tidak mungkin hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” jelas Ketua DPP Gerakan Anti Narkotika (Granat), Marwan Ja’far, Minggu (10/06/2012).
Narkoba sebanyak itu tidak mungkin disimpan lama, sehingga harus segera diedarkan untuk menghasilkan uang. Pihaknya meyakini narkoba dalam jumlah besar yang belakangan disita aparat berpotensi untuk diekspor kembali.
Awal Mei lalu Badan Narkotika Nasional (BNN) menyita hampir 1,5 juta butir ineks yang nilainya tidak kurang dari Rp400 miliar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Polda Metro Jaya tidak lama kemudian mengamankan barang bukti 351 Kg sabu senilai tidak kurang dari Rp700 miliar.
Baru-baru ini, Direktorat Narkoba dan Kejahatan Terorganisir Bareskrim Polri, mengungkap gudang ratusan kilogram sabu siap edar beserta 350 karung lebih prekursor berupa soda api.
Baca Juga
Marwan menilai, penemuan Mabes Polri berupa prekursor dalam jumlah besar juga mengindikasikan adanya produksi narkoba dalam jumlah besar. “Ini sudah jelas Indonesia sudah menjadi produsen,” jelasnya.
Selain itu, Marwan menyatakan, jaringan atau sindikat narkoba di Indonesia pasti berhubungan dengan jaringan, bahkan kartel narkoba di luar negeri. “Tentu mereka juga saling mengirim narkoba untuk memenuhi kebutuhan pasar masing-masing daerah,” imbuhnya.
Pola hubungan bisa jadi sekedar simbiosis mutualisme dengan posisi egaliter. Namun bisa jadi berhierarkis. Kartel besar tentunya yang mengendalikan, karena tidak sekedar menjual narkoba, tapi juga sudah memasuki tahapan mempengaruhi kebijakan politik.
“Ini yang paling kami takutkan. Kita harus memerangi narkoba. Jangan sampai narkoba menjadi rezim politik,” imbuh Marwan, seperti dilansir laman Waspada.
Anggota Komisi Hukum DPR, Achmad Basarah, menyatakan keprihatinannya akan reputasi Indonesia di mata internasional semakin hancur seiring makin meningkatnya kualitas kejahatan narkoba. Indonesia mengalami peningkatan peran dalam kejahatan ini, baik sebagai produsen, distributor, maupun konsumen.
Indonesia diposisikan sejajar dengan negara-negara produsen narkoba lainnya. Mereka adalah negara-negara yang menjadi sarang kejahatan narkoba, yang bukan sekedar mengedarkan, tapi juga mempengaruhi kebijakan politik negara tersebut.
“Kalau dibiarkan terus kondisi seperti ini, Indonesia akan seperti mereka, para kartel narkoba akan mengendalikan politik. Bisa semakin hancur negara ini nantinya,” papar Basarah yang juga Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP ini.
Pihaknya berharap semua elemen bangsa berpartisipasi aktif memberantas kejahatan ini. Pencegahan harus berada di garda terdepan agar kartel narkoba tidak masuk ke lingkungan politik dan pemerintahan.
Aparat hukum yang berwenang di bidang pemberantasan narkoba, lanjut Achmad, harus steril dari keterlibatan jaringan kartel narkoba. Mereka harus berani bertindak tegas untuk memberantas dan menindaklanjuti kejahatan sindikat narkoba.
Aparat juga harus melakukan merehabilitasi pecandu narkoba agar pasar narkoba di Indonesia juga dapat dicegah perkembangannya. “Narkoba harus dituntakan secara komprehensif,” jelasnya.*
Keterangan foto: Marwan Ja’far (kiri) dan Achmad Basarah.
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
