Hidayatullah.com–Sebanyak 22 wisma atau tempat bekerja para wanita tuna susila (WTS) di Lokalisasi Tambakasri Kota Surabaya, Selasa sore, akhirnya resmi ditutup.
Penutupan tersebut dipimpin langsung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dengan memasang pelat bertulisan Rumah Tangga di salah satu wisma di Lokalisasi Tambakasri.
Pemasangan itu sebagai simbol bahwa 22 wisma resmi beralih fungsi menjadi rumah tempat tinggal keluarga.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya Supomo menjelaskan, puluhan mantan PSK setempat telah memutuskan berhenti dari profesinya yang lama.
“Sebanyak 23 orang di antaranya dipulangkan ke daerah asalnya,” katanya dikutip Antara Rabu (05/12/2012).
Baca Juga
Menurut dia, para PSK sebelumnya juga sudah dibekali berbagai macam pelatihan keterampilan seperti tata boga, tata rias, dan kerajinan tangan. Selain itu juga mendapatkan bantuan modal sebesar Rp3 juta dari Pemprov Jatim.
“Itu untuk membantu wanita harapan memulai usaha yang baru di daerah asalnya,” paparnya.
Dikatakan Supomo, saat ini di wilayah Morokrembangan masih terdata 368 PSK serta 92 wisma yang masih aktif. Namun, pria yang sebelumnya menjabat Camat Kenjeran ini yakin dalam waktu dekat seluruh wisma di Tambakasri bakal tutup.
Dia membeberkan, sekitar sebulan lalu, pihaknya mengadakan pertemuan dengan para mucikari dan hasilnya mereka sepakat menutup semua wisma. “Jumlah mucikari saat ini 114 orang. Namun, berdasarkan hasil pertemuan, mereka sepakat akan menutup wismanya dan beralih ke peluang bisnis yang lain,” ungkapnya.
Pernyataan itu diamini Ketua RW VI Kelurahan Morokrembangan, Subandi. Menurutnya, penutupan wisma sepenuhnya hanya tinggal menunggu waktu karena semua pihak secara mayoritas sudah mendukung itu.
Subandi bisa dikatakan salah satu figur yang berkontribusi terhadap perubahan kawasan Tambakasri. Ia lantas mengisahkan, komitmen perubahan diawali dengan adanya niat dari pengurus RW yang kemudian secara rutin mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan agama.
Masih kata Subandi, upaya penyadaran berlanjut dengan pemberian siraman rohani kepada mucikari dan PSK seminggu sekali. Tak hanya itu, pengurus RW juga menerbitkan aturan-aturan yang wajib dipatuhi seluruh wisma.
Beberapa aturan antara lain pemberlakuan jam-jam musik pada waktu tertentu (saat-saat sholat), dilarang menambah jumlah PSK, dan setiap PSK hanya boleh bekerja pada satu wisma dan satu mucikari.
“Jika melanggar, sanksinya tegas, yakni ditutup,” ujarnya.
Wisma-wisma yang tutup, lanjut dia, baik karena pelanggaran maupun secara sukarela, menerima surat keputusan (SK) RW yang menyatakan bahwa rumah-rumah tersebut tidak lagi berfungsi sebagai sarana prostitusi.
Dalam perjalanannya, lanjut dia, langkah pengurus RW VI Kelurahan Morokrembangan itu bukannya tanpa halangan. Subandi mengakui ada resistensi dari pihak-pihak yang menolak penutupan.
“Saya tidak pernah gentar, yang penting komitmen kami. Kuncinya yang terpenting adalah dukungan mayoritas warga yang ada di sini. Kami pengurus RW beserta tokoh masyarakat berada di garda terdepan untuk perubahan yang lebih baik,” katanya.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memberikan apresiasi atas usaha-usaha yang dilakukan warga setempat. Ia menghimbau kepada para wanita harapan agar memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya.
“Saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah peduli dan berjuang atas semua ini. Untuk itu saya berpesan tolong jangan sia-siakan kesempatan ini,” kata Risma kepada puluhan wanita harapan.
Wali Kota perempuan pertama di Surabaya ini juga mengungkapkan keinginannya untuk melihat kawasan Tambakasri berubah dengan citra yang baru.
“Mari kita hijrah, tinggalkan yang lama. Saya berangan-angan suatu saat kawasan ini memiliki kesan yang baru, yang sehat bagi anak-anak generasi muda,” pesannya.
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur bekerjasama dengan pemerintah Propinsi Jawa Timur bertekad menata kota Surabaya dan Jawa Timur bersih dari tindakan asusila dan pelacuran. Ide itu disampaikan dalam pembukaan membuat “Halaqah Menata Kota Bersih dari Asusila”, bulan November 2011 di Hotel Elmi Surabaya.
Seperti diketahui, Di antara yang akan dipaparkan adalah; motode pemulangan sehingga mereka bisa rela keluar dari belenggu maksiat, anggaran yang dikucurkan dari Pemrov/Pemkab untuk pembinaan plus modal usaha.
Seperti diketahui, pemerintah Jawa Timur, telah menjadi model pengentasan WTS dengan cara lebih bermartabat dan tanpa konflik. Dari total 7.127 WTS yang terdata pada tahun 2010 sudah 833 orang berhasil dientas. 345 orang telah dientas tahun 2011 dan 488 orang selama Januari 2012.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
