Oleh: Ady Amar
Hidayatullah.com | Tampaknya tidak ada tokoh, pejabat negara atau politisi hari-hari ini yang namanya dibicarakan sebanyak dan seheboh Pak Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Ini serius, bukan gurau, lho. Nama beliau banyak disebut bahkan dibanding Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekalipun. Apalagi di medsos, Pak Moel benar-benar number one.
Pokoknya top markotop deh, meski dibicarakan dengan tidak baik, nama Pak Moel makin ngetop. Bisa gak ya nama yang terus menerus dibicarakan dengan tidak baik, itu lama kelamaan bisa tampak baik, tampaknya mustahil, ya? He-he-hee…
Pak Moeldoko dibicarakan dengan tidak baik, itu karena apa yang dilakukannya langkah yang buruk, grusa-grusu, di luar etika kepatutan… Apa yang diperbuat di Deli Serdang, 5 Maret yang lalu, itu dicatat sebagai sejarah buruk organisasi politik di Indonesia.
Tampak sulit bisa dimengerti langkah yang diambil Pak Moel, itu ibarat orang masuk ke rumah orang lain, dan lalu mengusir semua penghuni rumah itu. Sambil teriak kencang, Ini rumahku!
Analogi di atas itu dibuat sesederhana mungkin, meski apa yang dilakukan dengan merebut partai politik pihak lain itu bukan masalah sederhana. Itu masalah demokrasi yang dirampas semaunya.
Demokrasi bukan seperti kata yang ditulis dalam secarik kertas, lalu kertas itu disobek-sobek sesukanya. Tentu tidak demikian. Langkah yang dilakukan Pak Moel itu, “menyobek-nyobek” nilai demokrasi dengan tanpa etika.
Memperlakukan partai politik pihak lain sesuka-suka, itu tentu tidak bisa dibenarkan. Mengambil paksa itu begal, namanya. Setidaknya itu yang dinarasikan pengurus Partai Demokrat (PD) hasil Kongres V, 2020, Jakarta.
Laku Pak Moel membegal Partai Demokrat AHY lewat KLB Deli Serdang, itu perbuatan tanpa nalar. Seperti anak yang mengambil gundu temannya, lalu membawanya lari, khas anak-anak.
Pak Moel, dalam hari-hari ini tidak tampak muncul sebagaimana sebelum peristiwa KLB Deli Serdang. Banyak yang mempertanyakan ke mana Pak Moel, tapi pastilah ia tetap ngantor di KSP.
Ketidakmunculan Pak Moel di hadapan publik, memang menimbulkan pertanyaan banyak pihak. Gerangan apa yang terjadi dengannya. Bisa jadi ia suntuk dengan setumpuk pekerjaan rutinnya. Atau bisa jadi, ia sedang menunggu momen untuk tampil dengan berbagai amunisi yang akan disampaikan.
Mestinya Pak Moel tidak ngumpet terlalu lama, nyantai aja tampil sambil keluarkan jurus ngopi-ngopi khas Pak Moel itu. Terlalu lama meninggalkan pasukan itu tidak baik.
Pasukan hasil KLB itu tampak tidak terkoordinir, menyemburkan pernyataan yang saling bertolak belakang. Yang satu bilang sudah menyerahkan hasil KLB pada Kemenkumham, yang lain menyatakan belum.
Kelamaan ditinggal komandan, pasukan KLB PD tampak kocar-kacir seperti anak itik kehilangan induknya. Maka tidak salah jika banyak yang menanyakan keberadaan Pak Moel, itu karena saking lamanya tidak muncul.
Merenung Itu Penting, Pak Moel
Berharap Pak Moel tetap sehat, dan tentu bisa berpikir sehat. Karenanya, jiwa dan raga sehat itu semestinya yang dimiliki semua orang. Tidak sekadar raga yang sehat, tapi jiwa justru yang sakit.
Jiwa sakit akan hadirkan laku yang tidak baik. Itu sudah kodrati. Maka jiwa raga mesti sehat seimbang. Bahkan jiwa sehat itu jauh lebih penting dari hanya sekadar raga yang sehat.
Pak Moel memang perlu merenung dengan suntuk. Merenung itu berbicara dengan hati. Dan itu mesti jujur. Jujur mencari sesuatu yang sempat hilang, dan itu mesti ditemukan.
Apa yang hilang itu, dan yang lalu mesti ditemukan? Tentu Pak Moel sendiri yang tahu, dan yang bisa menemukannya kembali. Maka, tolong jangan usik ia yang tengah khusyuk merenung itu.
Tapi tentu semua bisa melihat apa yang dilakukan Pak Moel dalam merebut PD, itu karena hilangnya integritas dan rasa malu. Di samping hal-hal lainnya, dan itu semua berkonotasi negatif. Bagaimana mungkin ia bisa melakukan laku demikian. Laku di luar nalar.
KLB itu sudah terjadi, dibicarakan saban waktu dengan negatif. Dibicarakan entah sampai kapan. Meninggalkan luka yang dalam bagi banyak pihak, terutama pihak PD, juga pada pribadi-pribadi yang pernah dekat dengannya, bahkan pernah membantu dan membesarkannya, dalam karir Pak Moel.
Terutama luka yang dalam pada nilai demokrasi yang dicabut sewenang-wenang atas nama kekuasaan. Itu luka yang sulit diobati, meninggalkan bekas, yang dikenang bagai monumen buruk selamanya.
Persoalan PD itu bukan sekadar persoalan sebuah partai politik, tapi persoalan nilai dan etika demokrasi yang sudah disepakati, dipilih dan dibangun, dan yang harus dijaga bersama pula. Maka mencederainya, semua pihak akan melawannya.
Jangan terus-teruskan melawan akal sehat dan nurani, hanya karena bersandar pada nafsu kekuasaan, lalu bersikap makin kencang dan brutal. Justru itu langkah keliru, dikenang buruk, dan jauh dari sikap ksatria.
Jika itu yang Pak Moeldoko pilih, semoga tidak demikian, itu justru akan menambah bukan saja luka, tapi juga bara perlawanan yang keras pula. Jangan seret persoalan PD menjadi persoalan dengan skala yang lebih luas.
Presiden Jokowi mestinya bersikap, tidak membiarkan seolah ini “pekerjaan” Moeldoko seorang. Mustahil ia berani melakukan tanpa setidaknya izin atasannya, dan itu Presiden.
Menjadi aneh jika melihat persoalan PD itu, Presiden Jokowi justru dengan happy-happy, bukannya prihatin? Sikap Presiden Jokowi yang absurd itu disampaikan Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, dalam acara Mata Najwa.
Membiarkan ini membesar, pastilah akan menyeret persoalan bangsa menuju kehancuran. Sesal memang selalu datang di akhir, dan semuanya sudah terlambat. (*)
Kolumnis, tinggal di Surabaya
