Hidayatullah.com—Pemerintah Indonesia mengajak dunia menjadikan tahun 2023 menjadi tahun kemajuan untuk menyelesaikan isu Palestina dan menghentikan penjajahan yang dilakukan oleh ‘Israel’. Pernyataan Indonesia disampaikan Menteri Luar Negeri RI (Menlu) Retno Marsudi saat Pertemuan (Open Debate) Dewan Keamanan (DK PBB), di New York, Selasa (18/01/2023).
“2023 harus menjadi tahun kemajuan dalam menyelesaikan isu Palestina. Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengakhiri okupasi ‘Israel’ selamanya,” demikian disampaikan Retno Marsudi sebagaimana dikutip laman Kementerian Luar Negeri RI.
Dalam pertemuan, Sekjen PBB yang diwakili Special Coordinator untuk Palestina, Tor Wennesland, menyampaikan situasi di Palestina masih jauh dari kondusif. Kekerasan, perusakan properti, dan pengusiran warga Palestina terus terjadi.
Bahkan tahun 2022 menjadi tahun yang paling mematikan dan memakan banyak korban rakyat Palestina sejak 2005. Selanjutnya, Menlu Retno menekankan tiga hal terkait isu Palestina:
Pertama, Indonesia menyambut disahkannya Resolusi Majelis Umum PBB yang meminta pendapat hukum Mahkamah Internasional (International Court of Justice) terkait dampak legal pendudukan ‘Israel’ di Palestina. Berbagai laporan, mekanisme, dan resolusi PBB telah dikeluarkan terkait isu Palestina.
Baca Juga
“Dunia tidak bisa bersikap business as usual. Harus dipastikan adanya tindak lanjut nyata atas hal ini,” ujarnya.
Kedua, pentingnya menyusun langkah konkrit untuk mencapai solusi damai. Karenanya, Menlu Retno meminta ‘Israel’ menghentikan aksi provokasi dan menghormati hukum internasional, dan melanjutkan proses damai untuk capai solusi dua negara, sesuai ketentuan internasional.
Ketiga, masyarakat internasional harus memberikan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Apalagi tahun 2023 diprediksi dunia akan mengalami resesi ekonomi.
Menurutnya, lebih dari dua juta rakyat Palestina memerlukan bantuan kemanusiaan. “Demi kemanusiaan kita tidak boleh membiarkan rakyat Palestina menderita dalam diam khususnya di tengah situasi sulit saat ini,” ujar Menlu Retno.
Pertemuan DK PBB ini dipimpin Jepang selaku Presiden DK PBB bulan Januari 2023. Selain 15 anggota DK PBB, 29 negara juga hadir dan sampaikan pernyataan, termasuk Palestina dan ‘Israel’.
Negara-negara menyoroti situasi di Palestina yang tidak kunjung membaik, serta mendorong dimulainya kembali proses damai guna mencapai solusi jangka panjang isu Palestina.*
