Hidayatullah.com—Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Achmad Baidowi mempertanyakan kinerja Komisaris PT Pertamina lantaran kejadian kecelakaan pada perusahaan plat merah itu kerap terulang. Harusnya, fungsi komisaris adalah melakukan pengawasan secara ketat.
“Memang operasional itu ada di direksi, tetapi komisaris itu harus melakukan fungsi pengawasannya secara ketat,” ujar Awiek, Selasa (7/3/2023) dikutip liputan6.
Awiek menilai, tidak ada langkah konkret dari komisi Pertamina dalam rangka melakukan pengawasan. Menurutnya, keberadaan Komisaris Pertamina mesti dievaluasi.
“Memang kalau dievaluasi, dievaluasi saja keberadaan Komisaris. Kasus kasus kebakaran pertamina Yang terbaru itu kan sudah kesekian kalinya, nah pengawasan komisaris seperti apa, itu yang kami pertanyakan,” ujar dia.
Awiek mengatakan, mesti ada aksi nyata dari komisaris untuk mengoptimalkan kerja-kerja direksi Pertamina. Dia tak ingin kasus serupa bisa terulang.
“Komisaris utama itu kan gajinya juga besar, apa uang dilakukan dalam kinerjanya mengoptimalkan kerja kerja direksi pertamina, kasus kasus ini jangan terulang terus, harus ada action plan,” jelas Awiek.
Seperti diketahui, Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belum berkomentar soal kebakaran di depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara, Jumat, 3 Maret 2023 lalu. Media sosial resmi miliknya, Ahok tak menuliskan unggahan apapun terkait musibah yang tengah menjadi perhatian publik ini.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji mengatakan akan menjadwalkan melakukan pemanggilan terhadap Direktur Utama Pertamina dan Menteri BUMN untuk membahas kebakaran Depo Pertamina Plumpang tersebut.
“Segera setelah pembukaan masa sidang, Komisi VI akan memanggil Dirut Pertamina. Jika diperlukan Kementerian BUMN akan kami panggil juga,” ujar Sarmuji, dikutip laman resmi DPR.
Selain akan membahas perihal kebakaran yang terjadi, Sarmuji mengatakan juga akan mendalami berbagai objek vital Pertamina dan implementasi standard operationalprocedure di setiap wilayah di Indonesia.
Lebih lanjut, pihaknya berharap ke depan, kejadian serupa tidak terulang lagi. “Kami berharap kejadian kebakaran Depo Plumpang tidak terjadi lagi,” pungkasnya. Selain Sarmuji, Anggota Komisi VI Amin Ak mendesak Pertamina melakukan investigasi menyeluruh terhadap kejadian yang telah merugikan banyak pihak tersebut.
“Apakah murni human error, kerusakan sistem atau jaringan, atau faktor lain, misalnya sabotase. Perlu dikaji juga apakah perlu memindahkan Depo, mengingat lokasinya di tengah pemukiman padat penduduk,” tegas Politisi Fraksi PKS tersebut.*
