Hidayatullah.com– Penguasa militer Niger membatalkan kesepakatan dengan Amerika Serikat yang meperbolehkan personel militer dan staf sipil dari Departemen Pertahanan AS berada di wilayahnya.
Keputusan itu diambil menyusul kunjungan oleh seorang pejabat Amerika Serikat pekan kemarin yang dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri untuk Urusan Afrika Molly Phee bersama Jenderal Michael Langley, komandan U.S. Africa Command.
Juru bicara junta Kolonel Amadou Abdramane, hari Sabtu (16/3/2024), mengatakan di layar televisi bahwa delegasi Amerika itu tidak mengikuti protokol diplomatik, dan bahwa Niger tidak diberitahu perihal komposisi delegasi tersebut, tanggal kedatangannya atau agendanya, lansir Reuters.
Dia menjelaskan bahwa diskusi antara pihak junta dengan delegasi AS itu seputar transisi militer saat ini di Niger, kerja sama militer antara kedua negara, serta mitra yang dipilih Niger untuk memerangi militan yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dan ISIS.
“Niger menyesali maksud dari delegasi Amerika yang menafikan kedaulatan rakyat Niger untuk memilih mitra yang tepat bagi mereka dan jenis kemitraan yang benar-benar dapat membantu mereka dalam memerangi terorisme,” kata Abdramane.
Baca Juga
“Demikian pula, pemerintah Niger dengan tegas mengecam sikap merendahkan disertai ancaman tindakan balasan dari kepala delegasi Amerika terhadap pemerintah dan rakyat Niger,” imbuhnya.
Per tahun lalu terdapat sekitar 1.100 tentara Amerika Serikat di Niger, di mana militer AS mengoperasikan dua pangkalan, termasuk sebuah pangkalan drone yang dikenal sebagai Air Base 201, yang didirikan dekat Agadez di bagian tengah Niger dengan biaya lebih dari $100 juta.
Sejak 2018 pangkalan itu dipergunakan untuk melancarkan serangan atas target-target seperti ISIS dan Jama’at Nusrat al-Islam wal Muslimeen, sebuah kelompok afiliasi Al-Qaeda di kawasan Sahel.
Abdramane mengatakan status dan kehadiran pasukan AS di Niger tersebut ilegal dan melanggar konstitusi serta aturan demokrasi karena diberlakukan secara sepihak oleh AS terhadap negara itu pada 2012.
Dia mengatakan Niger tidak mengetahui berapa jumlah staf sipil dan personel militer yang berada di wilayahnya atau jumlah peralatan yang ditempatkan di sana dan, menurut kesepakatan itu, militer AS tidak berkewajiban untuk merespon permintaan bantuan apapun untuk melawan militan.
“Berdasarkan hal tersebut di atas, pemerintah Niger mencabut dengan segera perjanjian mengenai status personel militer Amerika Serikat dan staf sipil Departemen Pertahanan Amerika di wilayah Republik Niger,” tegas Abdramane.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
