Hidayatullah.com—Pemilihan Umum (Pemilu) pemerintah lokal di Kashmir yang telah dicaplok Rezim India dimulai pada Rabu (18/9/2024) pagi. Pemilihan ini menjadi pemilihan pertama sejak pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi mencabut status khusus wilayah tersebut lima tahun lalu.
Pemilihan Umum ini dilakukan dalam tiga fase Melansir, kutip Associated Press News. Fase pertama melibatkan pemilihan 24 anggota legislatif dari 219 kandidat di tujuh distrik selatan.
Pihak berwenang mengerahkan ribuan polisi dan tentara paramiliter untuk mengamankan pemungutan suara. Pasukan yang dikerahkan mendirikan pos pemeriksaan dan berpatroli di daerah pemilihan.
Fase kedua dan ketiga akan dilaksanakan pada 25 September dan 1 Oktober, dengan hasil pemungutan suara diharapkan diumumkan pada 8 Oktober. Untuk pertama kalinya, akses media asing ke tempat pemungutan suara dibatasi, sebagian besar jurnalis internasional tidak diberikan akreditasi.
Kashmir terbagi antara India dan Pakistan, dengan masing-masing negara mengklaim wilayah tersebut sepenuhnya. Sejak 1989, para kelompok bersenjata di bagian Kashmir yang dikuasai India telah melawan pemerintahan New Delhi.
Pemilu ini memiliki arti penting yang lebih besar karena merupakan Pemilu pertama sejak India menghapus otonomi khusus wilayah mayoritas Muslim itu pada Agustus 2019.
Dari tahun 2018 hingga 5 Agustus 2019, New Delhi mencaplok dan memerintah wilayah subuh tersebut secara langsung melalui seorang gubernur yang memegang wewenang sama besarnya dengan pemerintah terpilih.
Wilayah itu kemudian dijadikan wilayah pemerintahan federal dan sejak itu berada di bawah seorang letnan gubernur dengan kekuasaan yang bahkan lebih besar.
Meskipun jabatan wakil gubernur yang penuh birokrasi akan tetap mempertahankan kontrol yang signifikan, kembalinya sistem pemerintahan yang dipilih dipandang sebagai sebuah kelegaan, karena warga negara akan memiliki akses ke pemerintahan mereka sendiri dan parlemen lokal yang disebut majelis.
Wilayah Kashmir di Himalaya terbagi antara India dan Pakistan — menguasai sebagian wilayah tersebut tetapi mengklaimnya secara penuh—dimana kedua negara tetangga yang memiliki senjata nuklir ini telah berperang dalam dua dari tiga perang mereka memperebutkan wilayah tersebut.
Sebagian kecil wilayah Kashmir juga dikuasai oleh China, dan ketegangan antara Beijing dan New Delhi atas perselisihan tersebut telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, lapor Anadolu Agency.
Pada tahun 2019, wilayah yang dicaplok India dibagi menjadi dua entitas terpisah, satu adalah Jammu dan Kashmir dan yang lainnya adalah Ladakh. New Delhi menyebutnya sebagai “wilayah persatuan”, istilah yang digunakan untuk wilayah yang secara langsung dikendalikan oleh pemerintah federal India.
Menurut Komisi Pemilihan Umum India, hampir 9 juta orang terdaftar untuk memilih 90 anggota Majelis Legislatif Jammu dan Kashmir.
Kursi didistribusikan antara dua daerah yang bersama-sama membentuk wilayah persatuan – 47 untuk Kashmir dan 43 untuk Jammu.
Pemungutan suara akan diadakan untuk 24 kursi pada tahap pertama hari Rabu, diikuti oleh 26 kursi pada tahap kedua, dan 40 kursi pada tahap ketiga.
Partai atau koalisi yang mendapat mayoritas akan diundang oleh letnan gubernur untuk membentuk pemerintahan, yang akan dipimpin oleh seorang kepala menteri dan dewan menterinya.
Diketahui, Rezim Hindu India pimpinan Narendra Modi mencabut status semi-otonom khusus yang diberikan kepada bekas negara bagian Jammu dan Kashmir yang mayoritas penduduknya Muslim melalui ketetapan Mahkamah Agung Indiapada 2019.
Pengadilan mengatakan bahwa status khusus yang diberikan kepada wilayah tersebut berdasarkan Pasal 370 konstitusi India adalah “ketentuan sementara.”
Ia juga mengatakan bahwa Jammu dan Kashmir harus disejajarkan dengan negara bagian India lainnya.*
