Hidayatullah.com— Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan Presiden Prabowo Subianto akan mereview dengan baik Proyek Strategis Nasional (PSN), salah satunya ekowisata Tropical Coastland Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2).
“Betul, beliau meminta kita benar-benar mereview dengan baik. Beliau juga ingin terlibat secara langsung karena ya seharusnya seperti itu,” tegas AHY di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Presiden Prabowo, kata AHY, pun telah meminta jajarannya terus melakukan analisis proyek PSN.
“Secara umum beliau meminta kami, tentunya PSN ini kan melibatkan banyak pihak ya. Tidak hanya Kemenko Infrastruktur tapi juga Kemenko Ekonomi dan berbagai kementerian teknis yang terlibat di dalamnya.”
“Pemerintah selalu melakukan evaluasi, masukkan review sehingga ingin meyakinkan mana yang sudah on the track, mana juga yang perlu mendapatkan koreksi atau adjustment paling tidak,” tegasnya.
Baca Juga
MUI dukung pencabutan
Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan secara tegas tidak takut untuk meminta Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indak Kapuk (PIK) 2 untuk dicabut.
Ketua Tim Tabayyun dan Advokasi MUI terkait PSN di PIK 2, Masduki Baidlowi, menyampaikan bahwa ini adalah kebenaran yang harus ditegakkan.
“Ini satu-satunya rekomendasi dalam rapat pimpinan MUI setelah Mukernas akhirnya ditindaklanjuti dengan dibuat tim agar rekomendasi bisa berjalan dan diperjuangkan oleh MUI,” kata Kiai Masduki yang juga Ketua MUI Bidang Infokom ini kepada MUIDigital, Selasa (22/1/2025).
Masduki menceritakan, awal mula rekomendasi agar PSN di PIK 2 karena MUI mendapatkan banyak masukan terkait mudharatnya dari proyek tersebut yang menyebabkan kerepotan di masyarakat.
Kemudiaan, bertepatan dengan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV MUI pada 17-19 Desember 2024 lalu salah satu pembahasannya terkait PSN di PIK 2 yang meminta agar proyek tersebut dicabut.
Masduki menyampaikan, MUI mengaku turut concern dan çawe-cawe pada persoalan tersebut karena ini adalah permasalahan umat dan strategis nasional yang pelaksanaannya banyak mudharatnya dan merugikan masyarakat.
Sebagai Ketua Tim, Masduki kemudiaan berkoordinasi dengan pemerintah, MUI Banten, dan MUI Tangerang. Hasil koordinasi tersebut membuktikan dan menjelaskan bahwa PSN di PIK 2 sudah menyalahi aturan pelaksanaannya.
Masduki menekankan, sebelum Mukernas IV MUI berlangsung, selain informasi yang didapat, pihaknya juga telah melakukan riset ke berbagai pihak dan melakukan pengecekan ke lapangan sehingga, berani untuk meminta PSN di PIK 2 dicabut.
Hal ini tidak terlepas dari bukti-bukti di lapangan yang banyak sekali masalah.
Masduki menuturkan, perampasan tanah di area proyek tersebut diduga kuat ada keterlibatan oknum aparat seperti TNI dan Polri serta pemerintahan di tingkat pusat hingga desa.
“Batas tanah PSN belum jelas. Tidak dijelaskan secara pasti. Kayaknya disengaja agar pengembang PSN tersebut bisa secara leluasa mencaplok tanah-tanah rakyat secara tidak adil. Fakta di lapangan, NJOP turun. Padahal dimana-mana khususnya di Indonesia, NJOP dari tahun ke tahun naik,” tegasnya.
“Ini ada dugaan oknum-oknum aparat pemerintahan, aparat-aparat keamanan itu terlibat di proses ini. Ada kecenderungan permainan oligarki, dengan pengusaha besar dengan elit-elit kepeminpinan bermain, (sehingga) rakyat menjadi korban,” tuturnya.
Terkait pembuatan pagar laut di pesisir pantai Tangerang yang diduga erat kaitannya dengan proyek tersebut, MUI yakin bahwa pagar tersebut tidak dibuat oleh nelayan.
Salah satu alasannya, karena adanya pagar laut tersebut justru bisa menghambat aktivitas para nelayan dalam mencari ikan di laut untuk kebutuhannya sehari-hari.
“Tidak mungkin nelayan, itu menghambat rezeki mereka. Rezeki makan sehari-hari saja susah. Itu menghadang cari rezekinya sendiri. Ada pengembang yang berkehendak seperti itu,” kata Masduki.
Masduki menyampaikan, masyarakat Banten khususnya yang berada di wilayah tersebut sangat senang dengan perhatian dari Presiden Prabowo terkait proyek tersebut.
“Rakyat Tangerang Banten merasa senang, merasa ada pihak kepemimpinan yang memberikan perlindungan dan keberpihakan kepada masyarakat Banten. Hadirnya negara sangat penting,” tegasnya.
Menurutnya, kejadian ini tidak terlepas dari oknum elit nasional kepemimpinan di masa lalu yang berkolaborasi dengan oligarki.
“Karena di masa lalu ada oknum kepemimpinan elit nasional yang menjadi masalah. Ketika Pemimpin berkolaborasi dengan oligarki yang kolaborasinya menjauhi kepentingan masyarakat, otomatis masyarakat menjadi korban. Itulah PSN di PIK 2,” kata dia.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
