Hidayatullah.com– Pemerintah Amerika Serikat pimpinan Presiden Donald Trump akan mengirimkan ke Israel lebih dari 20.000 pucuk senjata serbu buatan AS yang ditunda penjualannya pada masa Joe Biden karena khawatir akan dipergunakan oleh kelompok pemukim Yahudi ekstremis. Demikian menurut dokumen yang dilihat Reuters dan sebuah sumber yang mengetahui tentang hal tersebut.
Departemen Luar Negeri mengirimkan notifikasi ke Kongres AS pada 6 Maret untuk penjualan senapan serbu senilai $24 juta yang akan dipergunakan oleh Kepolisian Nasional Israel, menurut dokumen tersebut seperti dilansir Reuters Jumat (4/4/2025).
Penjualan senjata itu merupakan transaksi kecil dibandingkan dengan pasokan peralatan perang bernilai miliaran dolar yang diberikan oleh Washington kepada Israel. Namun menjadi pusat perhatian ketika pemerintahan Biden menunda pengirimannya disebabkan kekhawatiran senapan serbu itu akan berakhir di tangan para pemukim Yahudi yang sering menyerang warga Palestina di wilayah Tepi Barat yang diduduki Zionis Israel.
Pada hari pertama menjabat usai dilantik pada 20 Januari, Trump mengeluarkan perintah eksekutif mencabut sanksi AS terhadap pemukim Yahudi Israel, yang merupakan kebalikan dari kebijakan pemerintah AS sebelumnya. Sejak saat itu, pemerintahan Trump telah menyetujui penjualan senjata bernilai miliaran dolar ke Israel.
Dalam notifikasi ke Kongres pada 6 Maret disebutkan bahwa pemerintah AS sudah memasukkan “pertimbangan politik, militer, ekonomi, hak asasi manusia, dan pengendalian senjata” dalam keputusan penjualan senapan serbu itu.
Departemen Luar Negeri AS tidak menjawab ketika ditanya apakah pemerintah AS sudah mendapatkan jaminan kepastian dari pihak Israel perihal penggunaannya dan bahwa senjata itu tidak akan berakhir di tangan pemukim Yahudi.
Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir, anggota pemerintahan PM Benjamin Netanyahu yang merupakan politisi kanan-jauh, bertugas membawahi Kepolisian Nasional Israel. Koran The Times of Israel pada November 2023 melaporkan bahwa kementeriannya menekankan perlunya mempersenjatai warga sipil Yahudi menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober.*