Hidayatullah.com– Lebih dari 60 kantor, badan dan operasi Perserikatan Bangsa-Bangsa diminta untuk mengajukan proposal pada pertengahan Juni untuk mengurangi 20 persen jumlah staf mereka, sebagai bagian dari reformasi besar untuk mengkonsolidasikan operasi organisasi di tengah penyusutan dana.
Pengurangan itu akan berdampak pada sekitar 14.000 staf yang tercakup dalam anggaran reguler atau ada sekitar 2.800 staf yang akan diberhentikan, kata juru bicara PBB Stephane Dujarric kepada awak media hari Jumat (30/5/2025), seperti dilansir Associated Press.
Mereka termasuk staf yang bekerja di kantor-kantor PBB urusan politik, kemanusiaan, badan urusan pengungsi, perdagangan internasional, lingkungan dan kota, serta urusan kesetaraan gender. Staf yang bekerja untuk badan PBB khusus menangani pengungsi Palestina, UNRWA, juga akan dikurangi.
Kontroler PBB Chandramouli Ramanathan dalam sebuah memo mengatakan kepada lembaga-lembaga yang terdampak bahwa pengurangan jumlah staf itu merupakan bagian dari kebijakan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk mencapai reduksi sekitar 15-20 persen dalam anggaran PBB $3,72 miliar saat ini.
Pemangkasan-pemangkasan itu merupakan bagian dari inisiatif reformasi UN80 yang diluncurkan Guterres pada bulan Maret bertepatan dengan usia organisasi dunia itu yang akan memasuki 80 pada tahun ini.
Baca Juga
Guterres menampik pemangkasan-pemangkasan itu berhubungan dengan kebijakan serupa pemerintah Amerika Serikat pimpinan Presiden Donald Trump, melainkan karena pendanaan yang diterima PBB terus berkurang disebabkan setidaknya kurun 7 tahun terakhir banyak negara anggota tidak menunaikan kewajiban mereka untuk membayar iuran tahunan dan atau seringkali terlambat menunaikannya.
Tahun lalu, 152 dari 193 negara anggota PBB telah membayar iuran mereka secara penuh, termasuk China, tetapi 41 negara termasuk Amerika Serikat tidak menunaikan kewajiban finansial mereka terhadap PBB.
Guterres dan para pendahulunya dalam beberapa dekade terakhir berupaya untuk mereformasi PBB, yang didirikan usai Perang Dunia II. Salah satu kendalanya adalah sementara sekretaris jenderal merupakan pemimpin eksekutif tertinggi di PBB, kewenangan lain berada di tangan 193 negara anggota masing-masing memiliki ide yang berbeda tentang PBB dab dunia. Selain itu, ada 5 negara anggota tetap PBB yang memiliki hak veto, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia dan China, yang kerap mematahkan inisiatif-inisiatif PBB, terutama jika tidak sesuai dengan keinginan dan kepentingan negara mereka.
Dujarric mengatakan proposal pengurangan staf harus diserahkan sebelum 13 Juni, yang akan dimasukkan ke dalam rancangan anggaran 2026 yang akan disahkan oleh Majelis Umum PBB pada bulan Desember tahun ini.
Sebanyak 11 misi penjaga perdamaian PBB dikelola dengan anggaran terpisah yang mengandalkan seluruhnya pada kontribusi sukarela, demikian pula World Food Program (WFP) yang berbasis di Roma, Italia.
WFP dikabarkan akan memangkas sampai 30 persen stafnya, sementara badan urusan pengungsi UNHCR akan memangkas jumlah staf level senior sebanyak 50 persen, memangkas anggaran kantor-kantor regional 30 persen, serta memindahkan kantor-kantor pusatnya ke tempat yang berbiaya lebih murah.
Lembaga lain seperti OCHA, UNICEF, juga sudah mengumumkan akan melakukan pemangkasan guna menghemat anggaran.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
