Hidayatullah.com – Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Ahyar, resmi mencabut penetapan Charles Holland Taylor sebagai penasihat khusus Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf untuk urusan internasional. Keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 4780/PB.23/A.II.10.71/99/11/2025 tentang pencabutan tanda tangan dalam surat keputusan penetapan penasihat khusus Ketua Umum PBNU.
Surat edaran tersebut diteken Kiai Miftachul pada 22 November 2025. Dalam surat itu, Miftachul Ahyar merujuk hasil Rapat Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025 di Jakarta serta ketentuan Bab XVIII Pasal 57, 58, 61, 64, dan 67 Anggaran Rumah Tangga NU sebagai dasar pencabutan.
“Dengan ini kami selaku Rais Aam PBNU menyatakan mencabut tanda tangan dalam Surat Keputusan PBNU Nomor 3137/PB.01/A.II.01.71/99/12/2024 tentang Penetapan Penasihat Khusus Ketua Umum PBNU untuk Urusan Internasional,” demikian bunyi kutipan isi surat tersebut dikutip Hidayatullah.com.
Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, membenarkan diterbitkannya surat edaran tersebut. “Benar,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Minggu (23/11/2025).
Pencopotan Taylor muncul bersamaan dengan beredarnya risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU yang menyebut Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf diminta mengundurkan diri dari jabatannya.
Baca Juga
Desakan itu disebut diputuskan dalam rapat yang dihadiri 37 Pengurus Harian Syuriyah di Hotel Aston City Jakarta pada 20 November 2025, dan ditandatangani langsung oleh Rais Aam KH Miftachul Akhyar.
Dalam risalah tersebut, Syuriyah memberi tenggat tiga hari kepada Gus Yahya untuk menyampaikan pengunduran diri sejak risalah diterima. Jika tenggat itu terlewati, Syuriyah menyatakan akan memberhentikannya.
“KH Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU dalam waktu tiga hari terhitung sejak diterimanya keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU,” demikian salah satu poin keputusan. “Jika tidak, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikannya,” lanjut isi risalah tersebut.
Menurut dokumen itu, desakan pengunduran diri dipicu kontroversi terkait undangan narasumber jaringan zionisme internasional dalam program Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU). Undangan tersebut dinilai melanggar nilai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah dan bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi NU.
Di tengah mencuatnya tekanan internal itu, Gus Yahya menegaskan tidak berniat melepaskan jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU. Ia berpegang pada amanah muktamar yang diberikan untuk masa jabatan lima tahun sejak Muktamar ke-34.
“Saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur. Saya mendapat amanah dari muktamar untuk lima tahun,” kata Yahya di Surabaya, dikutip dari Detik, Minggu (23/11).*/Azim Arrasyid
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
