Dukung Palestine Action Buku Penulis Sally Rooney Terancam Ditarik dari Penjualan di Inggris

Hidayatullah.com– Penulis asal Irlandia Sally Rooney mengatakan dalam persidangan di High Court bahwa “hampir dipastikan” dirinya tidak akan dapat menerbitkan novel baru di Inggris dan kemungkinan terpaksa menarik bukunya yang saat ini dijual di Inggris disebabkan adanya pelarangan berdasarkan UU terorisme terhadap Palestine Action, sebuah gerakan pro-Palestina yang didukungnya.

Rooney mengatakan peraturan perundangan Inggris membuat dirinya kemungkinan tidak akan bisa mendapatkan royalti dari lembaga penyiaran BBC atau penerbit-penerbit di negara itu yang mempublikasikan karya-karyanya karena mereka akan dituduh mendanai terorisme.
Kelompok itu dinyatakan terlarang pada bulan Juli, setelah Kementerian Dalam Negeri Inggris menuduh aktivis kelompok itu melakukan perusakan terhadap properti milik negara. Pendiri kelompok itu menggugat keputusan pemerintah itu ke High Court, dengan alasan melanggar hak masyarakat untuk melakukan protes atau berunjuk rasa.

Penulis buku “Normal People” itu mendukung kampanye yang mendesak pemerintah Inggris untuk membatalkan larangan terhadap Palestine Action.

Dalam dua pernyataan berupa testimoni saksi di High Court, Rooney mengatakan dirinya meyakini bahwa Israel telah melakukan genosida di Gaza, dan bahwa aktivitas Palestine Action di Inggris merupakan sebuah bentuk ketidakpatuhan sipil yang sudah berlangsung lama dan menjadi tradisi, sebuah praktik ketidakpatuhan publik sebagai bentuk protes.

“Saya sendiri secara terbuka mendukung penggunaan aksi terarah, termasuk sabotase terhadap properti, demi membela keadilan iklim,” kata Rooney, seraya menegaskan taktik serupa perlu dilakukan guna mencegah genosida.

Israel senantiasa membantah bahwa aksi-aksinya di Gaza merupakan tindakan genosida dan bahwa apa yang dillakukannya di Gaza semata merupakan tindakan pembelaan diri.

Rooney mengatakan bahwa pelarangan atas Palestine Action dengan menggunakan UU terorisme seharusnya tidak berdampak terhadap dirinya karena sebagai seorang penulis dirinya memiliki hak untuk berekspresi.

Dia menjelaskan kepada pengadilan bahwa dirinya menerima pembayaran royalti secara berkala atas karya-karyanya yang diadaptasi oleh lembaga penyiaran publik Inggris British Broadcasting Corporation (BBC).

Pada bulan Agustus dalam sebuah artikel yang dimuat Irish Times dikatakan bahwa Rooney bermaksud menggunakan royalti yang diterimanya untuk mendukung Palestine Action.

Menyusul pernyataan tersebut, penulis wanita itu mendapatkan informasi bahwa pembayaran royalti kemungkinan tidak dapat diterimanya karena akan dianggap melanggar UU terorisme Inggris.
Rooney mengatakan kepada pengadilan bahwa ketidakpastian hukum ini berdampak terhadap hak-haknya sebagai seorang seniman — serta berdampak pula terhadap penerbitnya.

“Apabila… Faber & Faber Limited terlarang secara hukum untuk membayar royalti yang seharusnya saya terima, maka karya-karya saya yang ada saat ini kemungkinan juga harus ditarik dari penjualan,” kata Rooney.

“Novel-novel saya populer dan berpengaruh di Inggris, di mana saya termasuk di antara penulis karya sastra terlaris kurun satu dekade terakhir,” paparnya.

“Menghilangnya karya saya dari rak-rak toko buka akan menjadi penanda ekstrem campur tangan negara dalam ranah ekspresi artistik.”

“Hampir dipastikan juga bahwa saya tidak lagi dapat menerbitkan atau menghasilkan karya baru di Inggris selama kebijakan tersebut masih diberlakukan.”

Rooney pada bulan September secara terbuka mengatakan bahwa dia tidak yakin bahwa dirinya tidak lagi diperbolehkan bepergian ke Inggris disebabkan oleh sikapnya tersebut.

“Saya tetap dan akan terus berkomitmen mendukung Palestine Action. Apabila sikap dukungan ini dikriminalisasi, saya secara efektif akan dilarang berbicara di acara umum manapun di Inggris di masa mendatang.”

“Apakah mungkin bahwa saya akan bisa lagi berkolaborasi dengan lembaga-lembaga publik Inggris seperti BBC sebagaimana yang sudah saya lakukan di masa lampau?”

Persidangan masih akan berlangsung sampai hari Kamis pekan depan. Para pengunjuk rasa berkumpul di luar gedung pengadilan High Court saat sidang pembukaan, lapor BBC Jumat (28/11/2025).*