Hidayatullah.com – Faksi perlawanan Palestina Hamas menginginkan sekitar 10.000 personel keamanannya diintegrasikan ke dalam pemerintahan Gaza di masa depan, kata seorang pejabat Hamas yang terlibat pada Selasa.
Pejabat tersebut mengatakan bahwa kesepakatan mengenai hal ini telah tercapai dengan perwakilan AS dan bahwa semua kandidat akan menjalani pemeriksaan keamanan. Belum ada konfirmasi atas kabar ini.
Penjajah ‘Israel’ telah menolak keterlibatan Hamas dalam pemerintahan Gaza di masa depan.
Melansir Daily Sabah, para polisi Hamas memiliki pemahaman terbaik tentang kondisi Gaza. Keterlibatan mereka juga akan membantu mencegah petugas polisi yang dipecat bergabung dengan kelompok-kelompok radikal.
Ia menunjuk pada situasi di Irak setelah penggulingan Saddam Hussein. Administrator AS Paul Bremer membubarkan militer dan dinas keamanan Irak melalui dekrit pada Mei 2003, yang secara efektif memecat ratusan ribu orang terlatih dan bersenjata.
Baca Juga
Langkah tersebut dianggap telah meningkatkan oposisi bersenjata terhadap koalisi pimpinan AS yang memerintah negara tersebut pada saat itu. Mantan perwira Irak yang setia kepada Saddam kemudian membentuk tulang punggung militer dan kepemimpinan kelompok teroris Daesh.
Perang genosida ‘Israel’ terhadap Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 71.654 warga Palestina syahid, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan setidaknya 481 orang sejak gencatan senjata Oktober 2025.
Awal bulan ini, Washington mengumumkan bahwa rencana tersebut kini telah memasuki fase kedua, di mana ‘Israel’ diharapkan untuk menarik pasukan lebih jauh dari Gaza, dan Hamas akan menyerahkan kendali atas administrasi wilayah tersebut.
Sisi Gaza dari perbatasan tersebut telah berada di bawah kendali militer penjajah ‘Israel’ sejak tahun 2024.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
