Hidayatullah.com – Khalid Misy’al menolak seruan untuk melucuti senjata perlawanan Palestina di bawah pendudukan ‘Israel’. Menurutnya tuntutan tersebut bertujuan untuk menjadikan warga Palestina sebagai sasaran empuk pembantaian, bukannya untuk melindungi penduduk sipil.
Pernyataan itu disampaikan kepala biro politik Hamas saat menguraikan langkah Hamas terkait isu persenjataan dalam pidatonya di Forum Al Jazeera 17 di Doha, Qatar.
Misy’al mengatakan bahwa membahas persenjataan dalam kerangka rekonstruksi Gaza, memberikan bantuan kemanusiaan, dan mencegah perang adalah titik awal yang logis.
Ia menegaskan diskusi ini harus dilakukan melalui mediator internasional dan didasarkan pada jaminan, bukan pemerasan Israel. Menurut Misy’al, tujuannya adalah untuk mencapai formula yang menstabilkan Gaza tanpa merampas sarana pertahanan diri warga Palestina di bawah pendudukan.
Pendekatan Hamas, jelasnya, berfokus pada bagaimana senjata dapat diamankan, disembunyikan, dan tidak digunakan atau dipamerkan, alih-alih diserahkan. Ia mengemukakan hal ini sebagai mekanisme praktis untuk memastikan ketenangan sambil tetap mempertahankan kekuatan pencegahan.
Misy’al juga mengatakan bahwa perlawanan mengusulkan gencatan senjata jangka panjang sebagai jaminan nyata terhadap perang di masa depan.
Ia menyatakan bahwa sumber bahaya sebenarnya adalah Israel, bukan Gaza, yang sedang ditekan untuk melucuti senjata. Karenanya, ia menggambarkan pelucutan senjata Palestina sebagai setara dengan “menghilangkan jiwa,” yang mencerminkan keyakinan bahwa senjata di bawah pendudukan mewakili kelangsungan hidup daripada agresi.
Ia selanjutnya menyatakan keyakinannya bahwa Hamas dapat membujuk pemerintahan AS untuk menerima pendekatannya terhadap masalah senjata. Pria berusia 70 tahun itu mengatakan keyakinan ini didasarkan pada pola pikir pragmatis para pembuat keputusan Amerika.
Ia mengatakan bahwa pragmatisme semacam itu dapat menyebabkan Washington menerapkan kerangka kerja ini pada ‘Israel’ jika terbukti efektif dalam mencegah pertempuran kembali terjadi. Menurutnya, para mediator sudah membahas proposal ini dengan para pejabat AS.*




