Hidayatullah.com – Mesir menyampaikan kesiapannya untuk terus melatih petugas kepolisian Palestina yang menjaga keamanan di Gaza. Hal tersebut disampaikan Perdana Menteri Mostafa Madbouly dalam pertemuan perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian di Washington pada Kamis.
“Mesir mendukung visi Presiden AS Donald Trump untuk ‘membentuk era baru perdamaian dan koeksistensi’ di kawasan tersebut di mana warga Palestina menikmati hak mereka menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara sesuai dengan resolusi internasional,” kata Madbouly dikutip Anadolu pada Jumat.
Ia juga menegaskan negaranya menghargai sikap Trump yang menolak aneksasi Tepi Barat dan menekankan perlunya pemberdayaan penuh Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCGA) untuk “untuk berfungsi secara efektif dari dalam dan di seluruh Jalur Gaza.”
Apa itu Komite Nasional untuk Administrasi Gaza atau NCGA
NCAG adalah badan nonpolitik yang dibentuk berdasarkan rencana Gaza yang diusulkan oleh Trump, yang bertugas mengelola urusan kepegawaian sipil sehari-hari di wilayah tersebut.
Komite ini terdiri dari 11 tokoh Palestina dan dipimpin oleh Ali Shaath, seorang teknokrat Palestina dengan keahlian luas di bidang infrastruktur, perencanaan, dan administrasi publik.
Komite ini mulai beroperasi dari ibu kota Mesir, Kairo, pada pertengahan Januari, tetapi belum memulai pekerjaan di dalam Gaza, tempat sekitar 2,4 juta warga Palestina menghadapi kondisi kemanusiaan yang parah.
“Mesir akan melanjutkan upayanya untuk melatih personel polisi Palestina guna menjaga keamanan di Jalur Gaza,” katanya.
Madbouly juga mengatakan bahwa negaranya menghargai penolakan Trump terhadap deportasi warga Palestina dari Gaza sebagaimana tercermin dalam rencana 20 poin dan menekankan pentingnya meluncurkan proyek pemulihan dini di seluruh wilayah tersebut “dengan cara yang menjaga kesatuan geografisnya.”
Kesepakatan gencatan senjata yang didukung AS telah berlaku di Gaza sejak 10 Oktober, menghentikan invasi darat Zionis Israel selama dua tahun yang telah menewaskan lebih dari 72.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai lebih dari 171.000 orang sejak Oktober 2023.
Meskipun ada gencatan senjata, pasukan penjajah terus melakukan ratusan pelanggaran melalui penembakan dan artileri, membunuh 611 warga Palestina dan melukai 1.630 orang, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.*




