Tujuh Kelompok Pemberontak Ethiopia Membentuk Aliansi Baru

Hidayatullah.com– Tujuh kelompok pemberontak yang melakukan perlawanan bersenjata di berbagai daerah di Ethiopia dikabarkan membentuk aliansi baru guna menggulingkan pemerintahan pimpinan Perdana Menteri Abiy Ahmed.

Ketujuh kelompok itu menuduh pemerintahan PM Abiy Ahmed melakukan perang, genosida, kerusakan massal, serta membuat rakyat terjerumus ke dalam kemiskinan parah. Mereka mengklaim Ethiopia terancam disintegrasi.

Ethiopia merupakan negara federal yang terbentuk berdasarkan wilayah etnis, dengan lebih dari 80 kelompok etnis. Selama bertahun-tahun Ethiopia mengalami masalah pemberontakan bersenjata di wilayah Oromia dan Amhara, dua negara bagian yang paling banyak penduduknya.

Konflik bersenjata juga terjadi di Tigray di bagian utara Ethiopia, di mana perang sipil yang berlangsung selama dua tahun mengakibatkan ratusan ribu orang tewas dan jutaan lainnya kehilangan tempat tinggal. Kesepakatan yang dimotori Uni Afrika mengakhiri perang itu pada 2022, tetapi kekhawatiran konflik akan pecah kembali selalu membayangi karena kedua pihak saling menuding melanggar kesepakatan tersebut.

Aliansi baru itu mengumpulkan milisi Fano di Amhara, Oromo Liberation Army (OLA), Tigray People’s Liberation Front (TPLF) serta empat kelompok militan lain yang lebih kecil yang berbasis di negara bagian Somali, Afar dan Benishangul-Gumuz, dalam satu koalisi bernama Alliance for Survival.

Beberapa kelompok pemberontak yang tergabung dalam aliansi itu sebelumnya bertempur satu sama lain, tetapi sekarang mereka akan bekerja sama menghadapi musuh yang sama.

Kelompok Fano yang berbasis di Amhara berperang bersama pasukan pemerintah federal melawan TPLF semasa perang Tigray. Namun setelah perang itu berakhir kurang dari satu tahun, Fano memberontak setelah menolak perintah untuk melucuti senjata mereka.

Pemerintah federal memerangi OLA sejak 2018.

Abdikadir Addaani Hirmooge, jubir Ogaden National Liberation Front (ONLF) yang juga menjadi bagian dari aliansi itu, mengatakan kepada BBC bahwa pemerintah tidak menghormati kesepakatan yang ditandatangani tahun 2018 untuk mengakhiri konflik di daerah Somali.

Addaani menuduh Partai Kesejahteraan pimpinan Abiy menjadi hambatan bagi rakyat dan menyebabkan perang serta banyak kematian.

Addaani mengatakan kelompok-kelompok dalam aliansi baru itu bekerja sama untuk menyatukan komunitas-komunitas etnis yang selama ini saling bermusuhan.”Tujuan kami adalah mewujudkan masyarakat yang memiliki demokrasi dan dapat menentukan nasib mereka sendiri, memerintah diri mereka sendiri,” imbuhnya, seperti dilansir BBC Senin (21/9/2026).

Pengumuman pembentukan koalisi Alliance for Survival muncul beberapa bulan setelah ada laporan tentang aliansi antara TPLF dan pemerintah negara tetangga Eritrea.

Abiy menanggapi pembentukan koalisi itu dengan mengatakan bahwa dirinya percaya dengan kemampuan Ethiopia untuk mempertahankan diri.

“Bahkan bila kelompok lainnya ikut bergabung, kami tidak khawatir dengan kedaulatan negara Ethiopia,” kata Abiy di hadapan wakil-wakil rakyat di parlemen pada bulan Juli.

Ethiopia menggelar pemilihan umum pada bulan Juni, dengan Partai Kesejahteraan memenangkan mayoritas kursi di parlemen, meskipun pemilu itu dibayang-bayangi konflik, tuduhan penindasan dan minimnya partisipasi dari partai-partai oposisi.

Wilayah Tigray dan enam juta penduduknya sama sekali tidak diikutsertakan dalam pemilu tersebut.Fano dan OLA menolak pemilu itu beserta hasilnya.*