Hidayatullah.com–Presiden Afghanistan Hamid Karzai mematuhi rekomendasi Mahkamah Luar Biasa yang meminta penundaan pelantikan parlemen baru.
Tindakan Karzai berdasarkan temuan dari mahkamah tentang banyaknya kecurangan dalam pemilihan anggota parlemen bulan September lalu. Permintaan penundaan pengangkatan anggota parlemen hari minggu memperburuk krisis konstitusi dan meningkatkan ketegangan antara Karzai dan pendukungnya,demikian dilaporkan The New York Times.
Ketua Mahkamah, Sidiqullah Haqiq, memberitahukan pada para wartawan jika pemilihan tersebut telah dikotori oleh “kekcurangan besar,” dan sekurangnya ia butuh satu bulan untuk memberitahukan hasilnya.
‘Sangat memungkinkan kalau persidangan akan memerintahkan untuk melakukan penghitungan ulang,” kata Hakim Haqiq kepada wartawan di Kabul.
“Jadi ini mengharuskan Presiden Karzai untuk menunda pelantikan parlemen. setidaknya selama sebulan.”
Baca Juga
Karzai menunjuk mahkamah karena keluhan banyaknya suara yang hilang, khusunya dari basis politiknya di selatan, Pashtun.
Kandidat yang menang diperkirakan kecewa dan kemungkinan akan mengadakan unjuk rasa jika mereka kehilangan kursi mereka, ujar The Times. Pemerintahan Karzai menghadapi tuduhan jika semua kecurangan ini disengaja.
Dalam masa-masa penundaan, Negara tersebut tidak akan memiliki parlemen sekurang-kurangnya selama lima bulan.
“Kami tidak akan mampu menjalankan sebuah Negara tanpa parlemen,” ujar seorang diplomat pada The Times.
September silam pemilihan parlemen dan presiden di Afghanistan pada tahun 2009 diwarnai dengan tuduhan kecurangan. Hal ini menyebabkan kredibilitas Presiden Karzai dan pemerintahannya turun.
Hasil akhir pemilihan dari 34 provinsi diumumkan pada tanggal 1 Desember lalu, tetapi sejauh ini belum ada upaya untuk mengumpulkan anggota parlemen.
Kritikus mengatakan ini dikarenakan Presiden Karzai tidak senang dengan hasil pemilihan yang membuat oposisi lebih besar dan vokal dari parlemen sebelumnya.
Parlemen yang baru kebanyakan berisi etnis Tajik dan Hazara, yang mungkin akan mengancam basis kekuatan presiden yang berisi etnis mayoritas Pastun. [cam]
