Hidayatullah.com–Sepuluh tahun setelah invasi pasukan internasional pimpinan Amerika Serikat (AS) ke Iraq, 19 Maret 2003, mungkin tidak bisa dengan mudah menyimpulkan bahwa kondisi di Iraq sudah lebih baik dibanding di zaman pemerintahan Saddam Hussein.
“Sampai sekarang agak susah dikatakan lebih baik atau tidak, tapi yang jelas secara umum, khususnya di kota Baghdad, kehidupan normal. Jadi masyarakat dan juga lembaga permerintah berjalan seperti biasa walau terjadi krisis politik dan sering terjadi ledakan,” tutur Musthafa Abdul Rahman, pengamat Timur Tengah yang berulang kali meliput ke Iraq dikutip BBC.
Mungkin sedikit lebih mudah untuk memastikan bahwa Iraq kini memiliki dasar yang lebih demokratis untuk membangun masa depan yang lebih baik.
Pemerintah berfungsi di bawah Perdana Menteri, Nuri al-Maliki yang Syi’ah, sementara kekerasan -walau masih terjadi- jauh berkurang dibanding pada masa-masa puncak dulu.
Keamanan Iraq juga kini sepenuhnya berada di tangan warga Iraq, setelah pasukan Amerika Serikat mundur pada tanggal 31 Desember 2011.
Baca Juga
Bahkan Iraq sudah menjadi tuan rumah dalam perundingan internasional tentang program nuklir Iran, pada Mei 2012 lalu.
Para pemimpin Liga Arab juga menggelar pertemuan di Baghdad untuk membahas rencana perdamaian Suriah
Iraq bukan saja bertanggung jawab atas keamanan warganya, namun tanggung jawab untuk para tamu-tamu penting.
Belum stabil
Bagaimanapun agaknya masih terlalu dini jika menempatkan Iraq hingga pada masa awal 2013 sebagai sebuah negara yang stabil sepenuhnya.
Sabtu 16 Februari, misalnya -atau tiga hari menjelang peringatan 10 tahun invasi Iraq- salah seorang perwira intelijen senior Iraq tewas dalam serangan bunuh diri.
Laporan-laporan menyebutkan Direktur Akademi Intelijen Iraq, Brigadir Jenderal Awni Ali, tewas bersama dua pengawalnya di Mosul, Iraq utara.
Bulan lalu, seorang anggota parlemen Iraq dari partai oposisi yang tewas karena serangan bom di Fallujah, Provinsi Anbar.
Seorang pembom bunuh diri meledakkan dirinya saat mendekati Eifan Saadoun al-Issawi -yang merupakan umat Sunni dan anggota parlemen dari kubu oposisi. Dia tewas bersama dua pengawalnya.
Sementara korban warga sipil juga tetap berjatuhan. Masih pada bulan Februari, serangkaian bom menyerang daerah-daerah yang mayoritas penduduknya Syi’ah dan menewaskan sedikitnya 29 orang.
Bulan Januari, 16 orang tewas dalam serangkaian serangan bom di Baghdad dan puluhan lainnya terluka.
Krisis politik
Sementara itu di panggung politik, Iraq sedang mengalami krisis yang dipicu oleh ketegangan antara umat Sunni dan Syi’ah yang tampaknya makin meningkat menjelang pemilihan parlemen yang akan digelar Bulan Maret mendatang.
“Beberapa pekan ini kan Iraq sedang menghadapi krisis politik, persoalan internal yang masih belum selesai,” jelas Musthafa Abdul Rahman.
Hari Jumat, 15 Februari, umat Sunni menggelar aksi unjuk rasa di berbagai kota di Iraq untuk menentang yang mereka sebut sebagai perlakuan tidak adil dari pemerintahan yang didominasi oleh umat Syi’ah.
Unjuk rasa warga Sunni ini sudah berlangsung sejak Desember lalu, antara lain menuntut agar Perdana Menteri Nouri al-Maliki mengundurkan diri.
Seorang pemimpin masyarakat Sunni di Provinsi Anbar bahkan mengancam akan menyerang tentara setelah tewasnya lima pengunjuk rasa umat Sunni karena ditembak tentara.
Sementara itu mantan wakil presiden Iraq, Tariq al-Hashemi -yang berasal dari kelompok Sunni- sudah dijatuhi hukuman mati secara in absentia.
Al-Hashemi -yang kini mengungsi ke Turki- dituduh memiliki hubungan dengan sebuah kelompok yang melakukan kekerasan di Iraq.
Dan masih tidak terlihat tanda-tanda bahwa konflik Sunni-Syiah di Iraq akan bisa diselesaikan dalam waktu dekat.
“Sampai sekarang belum ada yang menjembatani keduanya. Siapa tokoh Iraq yang bisa menjembatani krisis politik saat ini?” tambah Musthafa Abdul Rahman.*
