Hidayatullah.com—Kementerian Urusan Islam, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan Arab Saudi sedang dalam proses untuk mengenakan sanksi terhadap para imam dan dai yang menjadikan isu politik pembahasan di masjid-masjid mereka, atau yang menjelek-jelekkan secara terang-terangan maupun tersirat individu atau negara tertentu. Sanksi itu bisa berupa pemecatan jika dilakukan berulang kali, kata sumber-sumber yang dikutip Arab News (25/8/2013).
Kementerian menegaskan bahwa tugas para imam dan dai adalah memberikan bimbingan rohani keagamaan, dan bukan menyulut sentimen publik dengan mendiskusikan masalah politik di ceramah dan khutbah Jumat mereka.
Pernyataan Kementerian Urusan Islam itu dikeluarkan menyusul insiden pada hari Jumat (23/8/2013) di Masjid Firdaus di distrik Al-Nahda ibukota Riyadh, di mana seorang jamaah shalat Jumat asal Mesir memprotes khatib yang mengecam Jenderal Abdul Fattah al-Sisi, menteri pertahanan dan komandan angkatan bersenjata yang memimpin kudeta terhadap pemerintahan Muhammad Mursy di Mesir.
Syaikh Ibrahim al-Abdulaziz, mantan imam masjid dan seorang dai, mengatakan bahwa masjid adalah tempat untuk beribadah. Para imam, katanya, hendaknya mengikuti arahan yang diberikan pihak Kementerian Urusan Islam.
Kecaman terhadap Al-Sisi dalam khutbah itu, memicu jamaah asal Mesir tersebut mempertanyakan sikap khatib. Hal itu kemudian menyebabkan jamaah lain memprotes sikap jamaah Mesir tersebut, sehingga menimbulkan keributan di masjid.
Baca Juga
Kementerian mengatakan akan menyelidiki kasus tersebut pada hari Ahad ini dan mengambil tindakan yang pantas untuk imam tersebut.
Wakil menteri untuk urusan masjid Abdul Muhsin al-Asyaikh mengatakan, kementerian tidak akan membiarkan masjid digunakan untuk hal-hal bermotif politik. Tidak ada ruang untuk politik di masjid, tegasnya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
