Hidayatullah.com—Pemerintah Suriah mengatakan, jabatan Bashar al-Assad sebagai presiden tidak untuk dinegosiasikan dalam perundingan damai, seraya menyebut tuntutan itu sebagai “khayalan dan mimpi” kelompok oposisi.
Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh kementerian luar negeri lewat kantor berita pemerintah SANA hari Rabu (27/11/2013), lansir Aljazeera.
Sebuah delegasi akan dikirim untuk menghadiri perundingan Jenewa II pada bulan Januari mendatang, tetapi Assad tidak akan “menyerahkan kekuasaan”, kata pernyataan itu.
“Era kolonialisme, dengan cara memasang dan menggulingkan pemerintahan sudah lewat. Mereka [oposisi] harus bangun dari mimpi-mimpinya,” kata pernyataan itu. “Jika mereka [oposisi] memaksakan khayalan ini, maka tidak ada perlunya bagi mereka untuk menghadiri Jenewa II.”
“Delegasi resmi Suriah tidak akan menghadiri Jenewa II untuk menyerahkan kekuasaan.”
Jenewa II, pertemuan yang berulangkali tertunda, didorong oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa guna mengakhiri konflik berdarah di Suriah.
Pimpinan kelompok oposisi Koalisi Nasional Suriah Ahmad Jarba hari Rabu juga mengatakan bahwa kelompoknya akan menghadiri Jenewa II.
Dalam wawancara dengan Reuters dan Associated Press, Jarba juga mengatakan bahwa kekuatan regional seperti Iran seharusnya hanya diperbolehkan ikut menghadiri pertemuan itu jika mereka berhenti ambil bagian dalam pertumpahan darah di Suriah dan menarik pasukannya serta pengaruhnya.
Koalisi oposisi tersebut sebelumnya mengatakan, siap untuk menghadiri Jenewa II jika jalur bantuan kemanusiaan dibentuk dan tahanan-tahanan politik dibebaskan.
Kelompok oposisi tersebut juga bersikukuh meminta Assad tidak lagi memainkan peran dalam pemerintahan Suriah di masa datang.*
