Hidayatullah.com—Utusan-utusan negara anggota Uni Eropa sepakat untuk memperpanjang sanksi atas Rusia selama 6 bulan, lapor Euronews hari Jumat (18/12/2015) .
Sanksi dijatuhkan tahun lalu terkait peran Rusia dalam konflik di Ukraina, yang konon telah merenggut nyawa lebih dari 9.000 orang.
Sanksi yang diperpanjang hingga Juli 2016 itu mencakup bidang energi, perbankan dan pertahanan.
Keputusan itu akan diketok palu pada hari Senin (21/12/2015), kecuali ada negara anggota Uni Eropa yang mengubah sikapnya dan mengajukan keberatan secara resmi.
Sementara itu, Komisi Eropa mendukung kebijakan bebas visa, izin tinggal perjalanan singkat ke wilayah UE bagi warganegara Ukraina, Georgia, serta Kosovo.
Hal tersebut diumumkan setelah pimpinan Komisi Eropa Jean-Claude Juncker bertemu Presiden Ukraina Petro Poroshenko guna menuntaskan masalah-masalah yang tersisa.
Usulan resmi legislasi kebijakan bebas visa itu diperkirakan akan diajukan ke Dewan dan Parlemen Eropa pada awal tahun 2016.
“Komisi mengusulkan liberalisasi visa untuk Georgia, Kosovo dan Ukraina. Saya menyeru pemerintah-pemerintah anggota UE di Dewan untuk mengambil keputusan cepat terkait tiga negara ini,” kata Juncker.
Perdana Menteri Georgia Irakly Garibashvili mengatakan keputusan itu merupakan “pengakuan atas komitmen Georgian pada nilai-nilai Eropa.”
Bagi kebanyakan rakyat Georgia dan Ukraina, perjalanan bebas visa ke Eropa akan menjadi satu-satunya keuntungan nyata yang diperoleh dari keputusan pemerintah bergabung ke dalam blok kerjasama Eropa itu, sebuah keputusan yang membuat murka Moskow.
Kebijakan bebas visa itu akan menjadi pil pahit bagi Rusia. Moskow selama bertahun-tahun berusaha membatasi kebijakan bebas visa UE hanya untuk para pengusaha besar.
Pembahasan liberalisasi visa tersebut sempat ditangguhkan tahun lalu, menyusul keterlibatan Rusia dalam konflik di Ukraina.*
