Hidayatullah.com—Mohamed Ould Ghazouani memenangkan pemilihan presidan Mauritania dengan suara mutlak. Ini untuk pertama kalinya presiden negara Afrika Barat itu dipilih secara demokratis.
Ghazouani, kandidat dari partai pemerintah yang juga pensiunan jenderal dan mantan menteri pertahanan, memenangkan pemilihan presiden dengan suara 52%. Demikian diumumkan komisi pemilu Mauritania hari Ahad (23/6/2019) seperti dilansir DW.
Rival terdekat Ghazouani, aktivis antiperbudakan Biram Dah Abeid, berada di posisi kedua dengan suara hanya 18,58%. Sidi Mohamed Ould Boubacar, yang diunggulkan oleh partai Islam terbesar di Mauritania, duduk di peringkat ketiga dengan perolehan suara 17,87%.
Oleh karena Ghazouani sudah menang mutlak di putaran pertama, maka dua pemilik suara terbanyak tidak perlu berhadap-hadapan di putaran kedua.
Hari Ahad pagi, Ghazouani mengumumkan dirinya sebagai pemenang. Pemerintah Mauritania juga menyatakan bekas jenderal itu sebagai pemenang dan memberikannya ucapan selamat.
Menanggapi kemenangan Ghazouani, kandidat-kandidat lain menuding ada kecurangan dalam pilpres.
Berbicara dalam sebuah konferensi pers bersama tiga kandidat presiden lain, Boubacar mengatakan bahwa “sejumlah pelanggaran … telah menghapus kredibilitas” pilpres tersebut.
“Kami menolak hasil pemilu dan kami menganggap bahwa itu mustahil mencerminkan keinginan rakyat Mauritania,” kata Boubacar, seraya mengatakan bahwa oposisi akan menggunakan segala cara hukum untuk menggugat hasil pemilu tersebut.
Calon-calon presiden dari oposisi sebelum pemilu digelar sudah mengatakan bahwa mereka akan menggugat hasil perhitungan suara apabila kandidat dari partai penguasa langsung menang dalam putaran pertama.
“Ini kelihatannya seperti kudeta,” kata Abeid dalam konferensi pers itu, mewakili dirinya dan tiga kandidat lain. “Kami bersatu dan akan menggugat [hasil pemilu],” imbuhnya.
Para pemilik suara di Republik Islam Mauritania hari Ahad kemarin berbondong-bondong menuju tempat pemungutan suara untuk memilih presiden baru, sementara Mohamed Ould Abdel Aziz akan mengakhiri masa bakti lima tahun keduanya.
Sekitar 1,5 juta orang di negara Afrika tersebut berhak untuk memilih dalam pemilihan presiden tahun ini.
Ghazouani, yang disokong Abdel Aziz, sejak awal digadang-gadang sebagai pemenang.
Mauritania mendapatkan kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1960. Sejak menjadi negara berdaulat hingga berpuluh tahun kemudian pemerintahan di negara itu dikuasai oleh militer yang tidak dipilih rakyat.
Ghazouani, yang pernah mengepalai dinas keamanan dalam negeri Mauritania, menjabat sebagai kepala staf Abdel Aziz dari tahun 2008 sampai 2018.
Dalam kampanyenya Ghazouani mengusung tema keberlanjutan, solidaritas dan keamanan negara.
Mauritania, yang dikenal sebagai sekutu negara-negara Barat, beberapa tahun terakhir berhasil meredam kekerasan kelompok ekstrimis.
Dokumen yang disita dari tempat persembunyian mendiang pemimpin Al-Qaeda Osama bin Laden di Abottabad, Pakistan, mengindikasikan bahwa kelompok itu mendiskusikan perjanjian damai dengan otoritas Mauritania pada 2010, setahun sebelum Bin Laden dibunuh pasukan AS di Abottabad. Pihak Mauritania membantah adanya kesepakatan semacam itu, dan menegaskan bahwa hasil kerja intelijen dan program rehabilitasi terpidana terorisme yang berhasil meredam serangan-serangan maut di negaranya.*
