Hidayatullah.com—Menteri Pertahanan Tunisia Abdelkarim Zbidi akan mengamandemen konstitusi apabila dirinya terpilih sebagai presiden dalam pemilu September tahun ini. Dia ingin mengakhiri pembagian kekuasaan “tidak masuk akal” antara perdana menteri dan kepala negara (presiden).
Zbidi, segelintir calon unggulan dari 26 capres terdaftar, didukung oleh partai-partai sekuler. Meskipun demikian, dalam wawancara hari Selasa (27/8/2019) dengan Reuters dia mengaku siap bekerja sama dengan partai Islam moderat Ennahda dan akan membuka kembali Kedutaan Tunisia di Damaskus.
Bicara soal konstitusi, dia tidak mengatakan apakah lebih menyukai mengubah sistem sepenuhnya ke parlementer atau ke presidensial. Masalah itu harus diputuskan lewat referendum, kata Zbidi.
Konstitusi Tunisia yang disetujui tahun 2014, setelah Zine El-Abidine Ben Ali dilengserkan dari kekuasaan, membagi kekuasaan presiden dan pemerintah yang dipilih parlemen.
Meskipun dipilih secara langsung, presiden hanya memiliki kekuasaan dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan. Sebagian besar kekuasaan dipegang perdana menteri, orang yang diajukan oleh partai terbesar di parlemen.
“Ini tidak masuk akal. Kurangnya efisiensi dalam sistem hibrida ini menganggu pemulihan ekonomi dan transisi demokrasi,” kata Zbidi soal pembagian kekuasaan antara presiden dan perdana menteri.
Kelemahan sistem itu terlihat nyata dua tahun terakhir ketika terjadi perselisihan antara presiden dan perdana menteri.
Namun, sepertinya amandemen konstitusi yang diinginkan Zbidi itu tidak akan diterima secara terbuka dan kemungkinan akan menjadi bibit perpecahan lagi.
Ennahda dan sejumlah organisasi kemasyarakatan lain menolak amandemen, dengan mengatakan terlalu dini untuk menghakimi konstitusi yang belum sepenuhnya dijalankan. Sebagai contoh, beberapa lembaga yang diamanahkan konstitusi seperti mahkamah konstitusi yang baru hingga saat ini belum juga didirikan.
Zbidi, seorang teknokrat yang juga lulusan sekolah kedokteran, didukung oleh partai-partai sekuler termasuk Nidaa Tounes, partainya mendiang presiden Beji Caid Essebsi yang merupakan sekutu politiknya.
Zbidi menjabat menteri pertahanan dua kali, tahun 2011-2013 dan sejak 2017 dalam pemerintahan koalisi yang terdiri dari Ennahda dan partai-partai sekuler.
Meskipun sejumlah partai sekuler menolak berbagi kekuasaan lagi dengan Ennahda dalam pemilu mendatang, Zbidi mengaku siap melakukannya jika kepentingan negara menuntutnya.
“Semua orang tahu saya independen dan saya tidak menerima perintah (arahan) dari partai manapun. Namun, saya siap bekerja sama dengan siapa saja demi kepentingan Tunisia,” kata Zbidi.
Ketika ditanya apakah itu termasuk Ennahda, dia mengatakan “ya” asalkan partai Islam itu tidak membatasi gaya hidup rakyat Tunisia dan menghormati kebebasan mereka.
Bicara soal pemulihan hubungan dengan Suriah, Zbidi mengatakan hal itu penting dan diperlukan demi warga Tunisia yang tinggal di sana. Kerja sama keamanan juga diperlukan sebab banyak warga Tunisia yang bepergian ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok bersenjata ISIS.*
