Hidayatullah.com–Ratusan pengunjuk rasa berkumpul di depan gedung Kedutaan Montenegro hari Jumat malam (27/12/2019), setelah Montenegro meloloskan undang-undang keagamaan yang dianggap kontriversial beberapa jam sebelumnya.
Gereja Orthodoks Serbia mengatakan UU itu dapat melucuti gereja dari properti yang dimilikinya, termasuk biara-biara dan gereja-gereja peninggalan abad pertengahan.
Anggota patlemen Montenegro yang pro-Serbia hari Jumat ditangkap karena mereka berusaha menjegal pemungutan suara untuk meloloskan legislasi itu.
Mereka melemparkan gas-gas air mata atau petasan dan juga berusaha merusak mikrofon-mikrofon di ruang sidang parlemen.
Polisi-polisi tidak berseragam sambil mengenakan masker gas menerobos masuk, lalu menangkap 22 orang termasuk 17 anggota legislatif dari oposisi.
Baca Juga
Semua kecuali tiga dari mereka pada akhirnya dilepas. Tiga orang yang masih ditahan merupakan tersangka penyerangan terhadap ketua parlemen dan berusaha menghalangi ketua itu dari menjalankan tugasnya, kata polisi.
Dua dari anggota parlemen yang ditangkap adalah Andrija Mandic dan Ivan Knezevic. Keduanya pada bulan Mei dihukum penjara lima tahun karena ambil bagian dalam percobaan kudeta tahun 2016 terhadap perdana menteri Montenegro kala itu dan presiden Montenegro saat ini, Milo Djukanovic. Percobaan kudeta itu konon didukung Rusia, sedangkan Djukanovic adalah politisi pro- Barat (Amerika Serikat dan sekutunya). Kedua politisi itu masih bebas berkeliaran sebab kasus mereka menunggu proses banding.
“Kami siap untuk mati demi gereja kami, dan itulah yang sedang kami tunjukkan malam ini,” kata Mandic saat sesi perdebatan sengit di parlemen seperti dilansir Associated Press.
RUU itu akhirnya disetujui dengan suara dukungan dari 45 politisi partai koalisi pemerintah.
Peraturan baru itu menyebutkan komunitas-komunitas keagamaan yang memiliki properti harus menunjukkan bukti kepemilikan mulai dari sebelum tahun 1918, ketika Montenegro meleburkan diri dengan sebuah negara kerajaan di Balkan pimpinan Serbia dan kehilangan independensinya.
Di Serbia, yang setelah perang di era 1990-an menjadi negara terbesar di antara negara bekas pecahan Yugoslavia, Presiden Aleksandar Vucic mengatakan bahwa dirinya khawatir dengan diloloskannya peraturan tersebut, tetapi dia berharap ketegangan aka mereda dan “tempat-tampat suci milik gereja kami akan dilestarikan.”
Vucic berjanji akan membantu gereja-gereja Serbia di Montenegro “tanpa membakar jembatan” alias konfrontasi.
Pada hari Jumat yang sama, perkelahian singkat terjadi di parlemen Serbia ketika anggota legislatif dari kalangan nasionalis mengusung spanduk-spanduk mengkritik apa yang mereka sebut sebagai kurangnya respon Serbia terhadap kejadian-kejadian di Montenegro.
Gereja Orthodoks Serbia di Montenegro menggambarkan peraturan baru itu sebagai “diskriminasi dan tidak konstitusional”.
Patriark Irinej, pemimpin gereja Serbia itu, mengatakan pihak-pihak berwenang Montenegro “harus segera menghentikan teror brutel terhadap gereja, para pendetanya dan jemaatnya.”
Penduduk negara kecil Montenegro yang hanya sekitar 620.000 jiwa kebanyakan adalah pemeluk Kristen Orthodoks dan gereja rujukan mereka adalah Gereja Orthodoks Serbia. Sementara Gereja Orthodoks Montenegro –yang terpisah– tidak mendapatkan pengakuan dari gereja-gereja Kristen Orthodoks lainnya.
Djukanovic menuding Gereja Orthodoks Serbia yang berad di Montenegro mempromosikan kebijakan pro-Serbia dan meremehkan kedaulatan negara itu sejak memisahkan diri dari Serbia pada tahun 2006.
Warga Montenegro sendiri terpisah pendapatnya apakah negara kecil di sekitar Laut Adriatik itu harus merekatkan dengan negara Serbia yang lebih besar dan kuat. Sekitar 30% penduduk Montenegro mengaku sebagai etnis Serbia dan banyak dari mereka yang menentang pemisahan diri Montenegro dari Serbia.*
