Hidayatullah.com–Proposal yang diajukan oleh anggota parlemen Inggris dan rekan-rekannya dapat memungkinkan Muslim Uighur mengajukan petisi ke pengadilan tinggi Inggris, Middle Est Eye melaporkan.
Keputusan tersebut nantinya dapat memberi label penindasan China terhadap minoritas Muslim Uyghur sebagai genosida.
Jika disahkan, proposal tersebut dapat memaksa Inggris untuk mengekang hubungan perdagangan dengan Beijing.
Dipimpin oleh mantan menteri kabinet Iain Duncan Smith, dengan dukungan lintas partai yang luas, proposal tersebut memungkinkan para aktivis hak asasi manusia untuk dibawa ke pengadilan Inggris untuk mencari ganti rugi atas kasus-kasus dugaan genosida, daripada melalui pengadilan internasional.
“Pemerintah masih belum melakukan yang benar tentang hak asasi manusia di China. Jika sebuah negara Afrika melakukan apa yang China lakukan, para menteri akan mengatasinya. Tetapi karena ukuran dan pengaruh China di PBB, negara itu melarikan diri,” Duncan Smith mengatakan kepada koran Guardian. “Sudah saatnya kita melawan pelanggaran yang sedang berlangsung di China.”
Baca Juga
Proposal tersebut telah menyebabkan keprihatinan yang mendalam bagi pemerintah Inggris, yang khawatir hal itu dapat membahayakan hubungan Inggris dengan China saat mereka bersiap untuk meninggalkan Uni Eropa.
Pekan lalu, sebuah laporan baru menemukan bahwa China telah membangun 400 kamp penjara untuk memenjarakan Muslim Uighur. Laporan sebelumnya juga mengklaim bahwa China mensterilkan wanita Uighur dan memenjarakan ribuan minoritas Muslim.
Beijing juga dituduh menghancurkan ribuan masjid di wilayah Xinjiang dalam upaya aktif “menghapus dan mengubah” tempat suci dan situs warisan budaya Muslim yang nyata.
Amandemen RUU Perdagangan Inggris
Inggris akan mengesahkan RUU perdagangan untuk memastikan bahwa pemerintah Inggris dapat menandatangani perjanjian perdagangan berkelanjutan dengan negara-negara yang sudah memiliki perjanjian dengan UE setelah Brexit selesai.
Aliansi parlemen Inggris yang pro-Uighur berharap untuk memperkenalkan amandemen yang memastikan tidak ada perjanjian perdagangan yang diizinkan jika pengadilan tinggi memutuskan bahwa salah satu pihak dalam perjanjian perdagangan yang relevan melakukan genosida.
UE memiliki perjanjian perdagangan 10 tahun dengan China. Jika pengadilan tinggi Inggris menyatakan bahwa Beijing melakukan genosida, itu dapat memaksa para menteri untuk membatalkan perjanjian yang sedang berlangsung dengan China.
Jumat lalu, Menteri Hak Asasi Manusia Inggris Lord Ahmad menyerukan agar pengamat internasional diberikan akses tak terbatas ke Xinjiang.
Ahmad menegaskan kembali pendirian Inggris dan mengatakan bahwa ada “bukti kuat, termasuk dari dokumen pemerintah China sendiri, tentang pelanggaran HAM berat”.*
