Hidayatullah.com — Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional (IUMS) menolak “kudeta” apa pun di Tunisia, ketika presiden negara itu memecat perdana menteri negara itu dan menangguhkan parlemen.
“Kami menentang kudeta apapun bahkan jika itu dilakukan oleh kelompok Islam. Posisi sah kami jelas,” kata Sekretaris Jenderal IUMS Ali al-Qaradaghi dalam sebuah unggahan Twitter. Pernyataannya menyusul pengumuman Presiden Tunisia Kais Saied pada Ahad malam yang menangguhkan parlemen. Mengambil alih sepenuhnya otoritas eksekutif.
Saied memberhentikan pemerintahan Perdana Menteri Hichem Mechichi, membekukan parlemen dan mengambil alih kekuasaan eksekutif dengan bantuan perdana menteri baru.
Dilansir Anadolu Agency pada Senin (26/07/2021), Qaradaghi memperingatkan rakyat Tunisia untuk waspada terhadap jebakan para pelaku kudeta.
“Tunisia dan orang-orang hebatnya terlalu besar dan sadar untuk ditelan oleh para pelaku kudeta dan pendukung mereka,” katanya.
Sementara itu, tentara yang dikerahkan di parlemen mencegah Ketua Parlemen Rached Ghannouchi dan anggota parlemen lain memasuki gedung.
Ghannouchi, pada bagiannya, mengecam langkah Saied sebagai “kudeta penuh” terhadap konstitusi Tunisia, revolusi, dan kebebasan di negara itu.
Tunisia terperangkap dalam krisis sejak 16 Januari, ketika Mechichi mengumumkan perombakan kabinet tetapi Saied menolak melantik menteri baru. Negara itu juga menghadapi penyebaran virus COVID-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya di sebagian besar negara bagian.
Tunisia dipandang sebagai satu-satunya negara Arab yang berhasil melakukan transisi demokrasi diantara negara-negara Arab lainnya yang juga menyaksikan revolusi rakyat yang menggulingkan rezim yang berkuasa, termasuk Mesir, Libya, dan Yaman.*
