Hidayatullah.com—Pemerintah Myanmar mengatakan hanya mengkonfirmasi 374 dari lebih dari 8.000 dokumen yang diajukan oleh pengungsi Muslim Rohingya di Bangladesh.
Berbicara pada sebuah konferensi pers di Naypitaw siang ini, Kamis, (15/03/2018), Sekretaris tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, Myint Thu mengatakan bahwa pihaknya memeriksa semua dokumen yang diajukan oleh pejabat Bangladesh bulan lalu.
“Dari 8.032, kami telah memverifikasi 374. 374 ini akan menjadi batch pertama repatriasi,” jelas Myint Thu pada sebuah konferensi pers di Ibu Kota Naypyidaw.
“Mereka bisa kembali saat mereka merasa nyaman,” imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, hari Kamis.
Semua dokumen tersebut berhubungan dengan 8.032 pengungsi Rohingya namun Tuan Myint Thu menyalahkan Bangladesh karena tidak memberikan informasi yang benar.
Baca: Rohingya, Sebuah Kisah yang Tidak Dibicarakan di Myanmar
Diperkirakan hampir 700.000 anggota Rohingya melarikan diri dari wilayah Rakhine di Myanmar setelah operasi militer diluncurkan pada bulan Agustus.
November lalu, Myanmar dan Bangladesh sepakat mengirim pengungsi Rohingya ke rumah dalam waktu dua bulan. Namun, prosesnya belum dimulai, dan lebih banyak lagi orang Rakhine yang menyeberang ke Bangladesh.
Dari 374 pengungsi Rohingya yang disertifikasi oleh pemerintah Myanmar, tidak jelas apakah mereka setuju untuk kembali ke Rakhine.
Myint Thu mengatakan tidak dapat memastikan nasib para pengungsi yang sebelumnya mengungsi ke Bangladesh. Menurutnya beberapa dokumen tidak termasuk sidik jari dan foto individu.
“Dokumen-dokumen itu tidak sejalan dengan kesepakatan kita”, kata Brigjen Polisi Win Tun pada konferensi pers yang sama.
Myint Thu, bagaimanapun, mengatakan bahwa badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) dan UDP menerima undangan pemerintah Myanmar untuk sebuah makalah konsep mengenai bagaimana mereka dapat membantu Myanmar dalam repatriasi pengungsi.
Pejabat Bangladesh telah menyatakan keraguannya tentang kesediaan Myanmar untuk memulangkan kembali pengungsi Rohingya.
Baca: Ulama Rohingya Syaikh Faizul Islam Dibunuh Serdadu Myanmar Saat Naik Perahu Menuju Bangladesh
Komisaris Bantuan dan Rehabilitasi Pengungsi Bangladesh, Abul Kalam mengatakan, ia tidak dapat berkomentar secara rinci karena belum menerima tanggapan Myanmar. Tapi ia mempertanyakan bagaimana lebih dari 300 orang bisa diverifikasi jika dokumennya salah format.
Pada konferensi pers di Naypyidaw, pejabat Myanmar berusaha untuk melawan tuduhan yang didengarkan di Dewan HAM PBB minggu ini.
Kepala misi pencarian fakta PBB visanya di tolak oleh Myanmar dan utusan khusus untuk hak asasi manusia di Myanmar yang telah larang untuk mengunjungi negara tersebut, keduanya berbicara di Jenewa pada hari Senin lalu. Yanghee Lee, utusan tersebut, mengatakan kekejaman terhadap etnis Rohingya di Myanmar memiliki tanda genosida.
“Kami memiliki hati nurani yang bersih,” kata Aung Tun Thet, koordinator sebuah kemitraan publik-swasta yang dibentuk oleh Suu Kyi untuk merehabilitasi Rakhine.
“Tidak ada hal seperti itu di negara kita, di masyarakat kita, pembersihan etnis, dan tidak ada genosida,” tegasnya.*
