Hidayatullah.com—Tindakan yang menunjukkan dukungan bagi Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) akan dapat menghadapi hukuman 14 tahun penjara jika pemerintah Inggris berhasil melarang kelompok itu sebagai organisasi teroris. Demikian menurut Home Office, Jumat (19 /11/2021). Menteri Dalam Negeri Priti Patel mengumumkan langkah untuk membawa posisi Inggris sejalan dengan pendirian Amerika Serikat, yang menetapkan Hamas sebagai kelompok teroris pada tahun 1995, dan Uni Eropa.
Parlemen akan memberikan suara pada proposal minggu depan dan jika disetujui, itu bisa berlaku mulai Jumat depan (26/11/2021). Patel berpendapat bahwa tindakan larangan langsung di bawah Undang-Undang Terorisme 2000 diperlukan karena tidak mungkin untuk membedakan antara sayap politik dan militer Hamas.
Sayap militer Brigade al-Qassam di bawah gerakan yang memerintah Pencarian Gaza telah dilarang di Inggris sejak Maret 2001. “Hamas memiliki kemampuan teroris yang jelas, termasuk akses ke senjata yang luas dan canggih, serta fasilitas teroris, dan telah lama terlibat dalam kekerasan teroris yang signifikan,” katanya dalam sebuah pernyataan dikutip AFP.
“Hamas melakukan, berpartisipasi, mempersiapkan dan mempromosikan serta mendorong terorisme.”
Patel, yang sedang dalam kunjungan ke Washington, sebelumnya menyebut Hamas “pada dasarnya dan secara kaku anti-Yahudi”, menambahkan bahwa larangan itu diperlukan untuk melindungi komunitas Yahudi.
Baca Juga
Kabar ini tentu saja disambut gembira Perdana Menteri Israel Naftali Bennett. Bennet memuji perkembangan tersebut dan menyebut Hamas sebagai “kelompok Islam radikal yang menargetkan warga Israel yang tidak bersalah dan merindukan kehancuran Israel”.
“Saya menyambut baik niat Inggris untuk menyatakan Hamas secara keseluruhan sebagai organisasi teroris – karena memang begitulah adanya,” tulisnya di Twitter.
Menteri Luar Negeri Yair Lapid mengatakan langkah itu adalah hasil “kerja sama” antara pemerintah Inggris dan Israel.
Sementara itu, juru bicara Hamas Hazem Qassem menggambarkan tindakan itu sebagai “kejahatan terhadap rakyat Palestina dan seluruh sejarah perjuangan mereka, serta kecaman atas perjuangan yang sah dari semua warga negara bebas melawan kolonialisme”. Qassem mengatakan keputusan itu, jika disahkan oleh parlemen, akan menjadi “dosa besar politik, moral dan hukum yang dilakukan oleh Inggris” dan hanya menguntungkan Israel.
Usulan itu berarti tindakan mengibarkan bendera Hamas, mengorganisir pertemuan dengan anggotanya atau mengenakan pakaian untuk mendukung kelompok itu akan dilarang. Secara politis, itu bisa memaksa Partai Buruh Inggris untuk mengambil sikap melawan Hamas, mengingat dukungan kuat untuk Palestina di antara sayap kiri partai oposisi utama.
Mantan pemimpin Jeremy Corbyn pada tahun 2016 mengatakan dia menyesal pernah menyebut anggota Hamas dan Hizbullah “teman” selama pertemuan di parlemen Inggris. Corbyn, seorang sosialis veteran, yang mengatakan dia mencoba menggunakan bahasa “inklusif” untuk mendorong diskusi tentang proses perdamaian, mengundurkan diri setelah kalah telak dalam pemilihan Partai Buruh 2019.
Simpati Palestina
Sementara itu, Anggota Biro Politik Hamas, Husam Badran, menyatakan hari Jumat bahwa Inggris melanjutkan warisan kolonialnya yang terkenal yang dimulai dengan Deklarasi Balfour pada tahun 1917. Keputusan memasukkan Hamas dalam daftar ‘organisasi teroris’ sebagai keputusan terkutuk dan tercela.
Badran menekankan bahwa keputusan Inggris tidak ditujukan terhadap Hamas saja, melainkan, terhadap rakyat Palestina dan perlawanannya. “Inggris menanggapi dengan keputusannya terhadap pendudukan Zionis Israel, yang mempraktikkan teror dan pembunuhan terhadap rakyat Palestina, ” dikutip Palestine Information Centre (PIC).
Badran memperingatkan bahwa tidak ada hubungan antara Hamas dan Inggris, dan gerakan itu tidak meminta siapa pun untuk menjalin hubungan dengannya. “Hamas memenangkan pemilu yang demokratis dan adil dan mendapatkan popularitasnya dari rakyat Palestina,” katanya.
Menteri Dalam Negeri Inggris Priti Patel mengatakan, pemerintahnya melarang Hamas karena dinilai memiliki kemampuan persenjataan yang jelas, termasuk kepemilikan banyak senjata canggih. Keputusan itu memicu kecaman luas dari berbagai faksi dan kelompok-kelompok di Palestina karena dinilai hanya menguntungkan penjajah Israel. Karena itu, negara Eropa didesak untuk mencabutnya.
Gerakan Hamas didirikan di Gaza pada tahun 1987 oleh imam sunni, Syeikh Ahmad Yasin dan ajudan Abdul Aziz al-Rantissi tak lama setelah dimulainya Intifada pertama, atau pemberontakan Palestina melawan pendudukan ‘Israel’ di wilayah Palestina.
Hamas mendefinisikan dirinya sebagai “gerakan pembebasan dan perlawanan nasional Islam Palestina”, menggunakan Islam sebagai kerangka acuannya.
Berbeda dengan Fatah, mayotitas anggota gerakan Hamas adalah santri. Bahkan sebagian besar anggota Al-Qassam adalah para penghafal Al-Quran.
Berbeda dengan Fatah yang mau bekerjasama dengan penjajah Israel, Hamas memilih mengangkay senjata agar Palestina merdeka dan Masjid Al Aqsha bisa dibebaskan.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
