Waspadai Bantuan Asing di Dunia Pendidikan

Hidayatullah.com–Kepada pers, Wakil Ketua MPR RI A.M. Fatwa di Surabaya, Ahad (5/10/03) kemarin mengatakan, bantuan asing semacam itu sangat perlu diwaspadai dan harus ada filter yang kuat dari legislatif. “Kalau tidak kita waspadai, itu tentu akan sangat berbahaya. Sebab, pandangan antiterorisme antara masyarakat Indonesia dan Barat sangat berbeda,” ujar Fatwa setelah menghadiri HUT Ke-58 TNI di Mako Armatim Surabaya kemarin. menurut Fatwa, rencana bantuan seperti itu sarat dengan nuansa politis. Sebab, saat ini sedang terbentuk opini di Barat bahwa Indonesia, khususnya pesantren atau institusi pendidikan Islam, telah melahirkan banyak radikalisme anti-Barat. Bahkan, nuansa pembicaraan terorisme yang dilontarkan Barat cenderung selalu mendiskreditkan Islam. Fatwa khawatir rencana bantuan dana AS itu bertujuan terselubung lewat persyaratan-persyaratan tertentu. “Di Amerika itu kan sedang berkembang pandangan yang sangat apriori terhadap Islam. Pemikiran-pemikiran tentang terorisme di sana itu kan banyak diwarnai oleh pemikiran Yahudi. Jadi, harus sangat diwaspadai,”. Sementara itu, dikutip koran Jawa Pos Mendiknas Prof Dr Malik Fajar berpendapat pemerintah tidak bisa mencegah masuknya bantuan pendidikan dalam bentuk apa pun. Sebab dibanyak kesempatan, hubungan terjadi secara langsung antara dua pihak tak jarang bantuan diberikan secara langsung kepada kiai-kiai. Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah Prof Dr Ahmad Syafii Maarif menegaskan, bila rencana AS itu jadi direalisasikan, sebaiknya pemerintah RI menolak saja. “Kita harus bisa menyelesaikan sendiri masalah radikalisme itu. Jangan boleh ada kekuatan asing melakukan campur tangan terhadap permasalahan dalam negeri negara kita. Ini sangat berbahaya,” ujar Syafii. Intervensi Pesantren Seperti telah diberitakan sebelumnya, Sabtu (4/10/03) lalu, Australia mengatakan pihaknya sedang meninjau kembali bantuannya kepada sekolah Indonesia. Sebuah laporan juga menegaskan AS berencana untuk mengekang pengaruh apa yang sibut AS sebagai muslim garis keras dalam sistim pendidikan di Indonesia. Salah satu koran Autralia, Weekend Australian mengatakan, Washington merencanakan untuk mengeluarkan sebanyak 250 juta dolar Australia (170 juta dolar AS) guna menambah pembiayaan sekolah Indonesia untuk melawan pengaruh sekolah apa yang dituduhkan Barat sebagai Islam garis keras berasrama alias pondok pesantren. Dengan mengutip sumber diplomatik, Weekend Australian mengatakan, rencana itu ditujukan untuk membuat sekolah-sekolah Islam moderat dan dijalankan oleh pemerintah lebih menarik para orangtua Indonesia ketimbang sekolah garis keras, yang sering lebih murah dari sekolah yang lain. PM Australia John Howard menegaskan pemerintahnya sedang meninjau kembali 12 juta dolar per tahun yang disumbangkannya kepada sekolah Indonesia. “Kami akan menguji apakah arah dana itu sudah tepat, itulah semuanya yang siap untuk saya katakan pada kesempatan ini,” kata Howard kepada wartawan pada pembukaan sebuah sekolah Islam di Brisbane. Ia juga menekankan bahwa Australia tidak ingin mengatakan apapun mengenai apa yang diajarkan di sekolah-sekolah itu. “Kami akan melakukan banyak untuk Indonesia, tapi pada akhirnya apa yang diajarkan di sekolah Indonesia adalah tanggungjawab pemerintah Indonesia,” katanya. Setahun lalu, AS telah mampu menekan sekolah-sekolah di Arab Saudi agar merubah semua kurikulum bidang agama. Hampis sama, setahun ini, beberapa pemimpin pondok pesantren di Indonesia secara kontinyu telah mendapatkan kesempatan nyantri di beberapa negara semacam AS dan Inggris. Bila tidak jeli, bukan tidak mungkin, pesantren, lembaga yang telah berumur ratusan tahun dan dikenal dengan sistem mandiri bisa berubah wajah setelah masuknya intervensi asing. (ant/afp/jp/cha)