Hidayatullah.com–Pucuk Pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama meminta pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, tidak menganggap sepele keresahan masyarakat terkait susu formula yang ditengarai terkontaminasi bakteri enterobacter sakazakii, sesuai hasil penelitian Institut Pertanian Bogor (IPB) beberapa tahun lalu.
“Jangan mengentengkan, informasi di masyarakat muter-muter tidak jelas. Fungsi negara untuk melindungi warga, jangan sampai masyarakat resah, apalagi dikaitkan dengan nasib anak bangsa ke depan,” kata Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa di Jakarta, Kamis (17/2).
Berdasar laporan yang diterima Muslimat, tidak semua orang percaya dengan penjelasan bahwa susu yang terkontaminasi bakteri sakazakii itu terjadi beberapa tahun lalu, dan saat ini tidak ada lagi susu yang terkontaminasi.
Apalagi melihat keengganan Menteri Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan IPB mengumumkan jenis susu yang terkontaminasi itu, sehingga terkesan ada yang ditutup-tutupi.
Menurut Khofifah, sikap ketiga lembaga itu tentunya memunculkan dugaan adanya negosiasi beberapa perusahaan yang memproduksi susu, yang kemungkinan besar mengandung bakeri tersebut sehingga kalau data tersebut diumumkan, citra produk dan perusahaannya akan hancur.
Baca Juga
“Tapi rasa aman dan keselamatan bagi masa depan anak bangsa harus diutamakan. Jangan sampai timbul ketidakpastian,” katanya.
Menurut dia, jika IPB selaku pihak yang melakukan penelitian enggan mengumumkan produk susu dimaksud, seharusnya Kementerian Kesehatan dan BPOM tidak bersikap sama, namun justru proaktif berkomunikasi dengan IPB.
“Yang mempublikasikan pertama kali adalah IPB, maka kalau tidak ada kesukarelaan IPB untuk mempublikasikan kembali, Kementerian Kesehatan dan BPOM tolong proaktif berkomunikasi,” katanya.
Dalam rapat kerja dengan Menkes, BPOM, dan IPB, Kamis, Komisi IX DPR juga mendesak agar produk susu yang ditemukan mengandung bakteri diumumkan. Namun ketiga badan publik tersebut bergeming.
Dekan Fakultas Kedokteran Hewan IPB I Wayan Teguh Witawan berdalih pihaknya belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung terkait persoalan susu itu, sementara Menkes dan BPOM mengaku tidak tahu produk susu yang disebut-sebut terkontaminasi bakteri tersebut. *
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
