Hidayatullah.com– Desakan agar pemerintah menindak tegas aliran Ahmadiyah terus bergulir. Kali ini disampaikan organisasi kemasyarakatan PD Muhammadiyah Majene karena Ahmadiyah dinilai telah menimbulkan keresahan di masyakarat.
Desakan itu disampaikan Ketua PD Muhammadiyah Majene demisioner KH Husain Unding LC saat memberi sambutan pada pembukaan musyawarah daerah (Musda) PD Muhammadiyah Majene di aula SMK Negeri 2 Majene, kemarin.
“Saya meminta pengurus baru memasukkan soal penindakan Ahmadiyah ini dalam salah satu poin rekomendasi. Aliran Ahmadiyah terbukti sesat dan menyesatkan, karena mereka mengakui ada nabi setelah Muhammad.Padahal kita semua yakin, Muhammad adalah khatamal anbiya,” kata lulusan Al Azhar Mesir ini dikutip Sindo.
Meski tidak menyatakan secara tegas Ahmadiyah ada di Majene atau tidak,Husain Unding yang saat ini menjadi Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Wilayah Sulbar mengingatkan, agar dilakukan langkah antisipasi untuk mencegah penyebaran aliran tersebut. Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Majene Syamsiar Muchtar mengungkapkan, Pemkab Majene akan mengkaji desakan tersebut.“
Permintaan itu akan kami kaji. Memang sudah ada SKB (surat keputusan bersama) di pusat. Makanya, kami mau pelajari dulu dengan melibatkan DPRD,” kata Syamsiar Muchtar seusai pembukaan musda. Selain Muhammadiyah, organisasi lain yang juga menggelar Musda bersama Muhammadiyah adalah, Aisyiyah,Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah,dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah ( IPM ).
Baca Juga
Musda ini juga dirangkaikan dengan pelantikan pengurus wilayah IPM Sulbar yang diketuai Trisno Apri Nugroho. Informasi terakhir yang diperoleh dari arena Musda PD Muhammadiyah yang hingga sore kemarin masih terus berlangsung.
Majid Madawali terpilih sebagai Ketua Muhammadiyah Majene periode 2011-2016 adalah.Sedangkan,Hj Hadami terpilih sebagai Ketua Aisyiyah dan Farhanuddin sebagai Ketua Pemuda Muhammadiyah.
Hadir dalam pembukaan Musda tersebut antara lain,Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Sulbar H.Yusuf Tuali, PelaksanatugasSekkabMajene, Syamsiar Muchtar yang mewakili bupati Majene, serta pengurus pusat IPM,Infa Wilandaya.
Sementara itu, penolakan terhadap keberadaan aliran Ahmadiyah juga datang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Wakil Ketua Umum DPP PPP Drs HA Chozin Chumaidy, secara tegas menyatakan partainya menolak Ahmadiyah berkembang di Indonesia karena telah menistakan agama Islam.
“Partai kami sudah resmi meminta kepada pemerintah untuk melarang dan membubarkan aliran sesat Ahmadiyah di seluruh Indonesia. Alasannya, Ahmadiyah dinilai telah menciptakan agama di dalam agama serta menistakan ajaran Islam itu sendiri,”kata Chozin.
Menurutnya, Ahmadiyah tidak boleh dibiarkan mengembangkan ajarannya karena jelas akan merusak apa yang menjadi inti dari ajaran Islam.
“Para pengikut Ahmadiyah sangat merisaukan di antara pemeluk Islam.
Sehingga partai yang bernapaskan Islam ini tegas menolak Ahmadiyah untuk kepentingan umat Islam di Indonesia,” tegas dia. Menurut Chozin,ajaran Ahmadiyah sangat merusak inti ajaran Islam, khususnya tentang iman atau kepercayaan kepada Allah dan Rasul-Nya.
“Jika dibiarkan berkembang, jelas akan merusak ukhuwwah Islamiyah dan pada akhirnya menghancurkan sendi-sendi berbangsa dan bernegara,” tandas Chozin. Dia mengimbau para pengikut aliran Ahmadiyah segera sadar dan kembali ke ajaran Islam yang benar. *
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
