Hidayatullah.com — Dalam dialog di acara Apa Kabar Indonesia Pagi yang tayang live di tvOne pagi, Selasa (31/5) tadi, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang juga tokoh Islam liberal di Indonesia, Ulil Abshar Abdalla, tampak terpojok dengan argumentasinya sendiri.
Pada dialog itu, hadir juga pengamat politik Ikrar Nusa Bakti dan pengurus DPP Partai Golkar Indra J. Piliang.
Indra dalam salah satu pernyataannya sempat menyatakan ketidaksetujuannya atas sejumlah sikap Presiden Yudhoyono yang kerap menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan partai, bahkan untuk sekedar mencurahkan isi hati (hati).
“Saya juga menyayangkan, kenapa Pak SBY sering memanfaatkan fasilitas negara untuk mengurus urusan partai,” kata Indra.
Pernyataan Indra itu langsung ditanggapi sigap oleh Ulil. Menurut Ulil, Pak SBY tidak menggunkana fasilitas negara untuk kepentingan partai.
“Urusan partai selalu lebih banyak dibahas di Cikeas,” kata Ulil membela bosnya.
Mendengar itu, Indra langsung menyebutkan sejumlah bukti tindakan SBY yang kerap menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan partai.
Termasuk Indra juga mengungkap udangan SBY ke Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD beberapa waktu lalu, untuk hadir di istana menjelaskan ihwal kemelut yang menimpa Nazaruddin yang ketika itu masih menjabat sebagai bendahara partai.
Mendengar penjelasan itu, Ulil pun bungkam. Tak ada sepatah kata pun yang terucap dari mulutnya.
Di kesempatan yang sama, Ulil juga sempat mengapresiasi saran Ikrar Nusa Bakti agar pihak pihak yang terkait agar polisi segera memerika siapa di balik “SMS Nazaruddin”, yang berisi ancaman akan membongkar bopeng Partai Demokrat.
Ikrar mengatakan, pelacakan nomor pengirim SMS sangat mungkin dilakukan untuk menemukan titik terang siapa sebenarnya dalang dari pesan singkat dari nomor
+65843939xx yang kini membuat partai berlambang mercy yang tengah menghadapi masalah ini.
“Di Singapura, saya pernah ngurus untuk punya nomor sana, itu harus pakai paspor. Jadi sangat mungkin ini bisa dilacak,” kata IKrar.
Ulil kemudian menimpali, dengan pelacakan siapa pemiliki nomor tersebut, ia menilai masalah SMS ini bisa ditemukan dan ungkap sejelas-jelasnya.
Ulil mengatakan, SMS black campaign semacam itu sesungguhnya adalah hal biasa dalam dunia politik. Kata dia, di Amerika aksi aksi hal semacam itu bahkan lebih mengerikan lagi.
Namun menurut Ulil, cara cara itu tidak tepat untuk diterapkan di Indonesia.
“Di Amerika juga banyak praktik SMS seperti itu, bahkan lebih hebat. Tapi rasanya itu tidak cocok untuk diterapkan di sini,” katanya.*
