Hidayatullah.com–Anggota Komisi IX DPR RI Herlini Amran meminta Pemerintah untuk menindak tegas mafia TKI dan para calo TKI di Indonesia. Para mafia TKI hanya mencari keuntungan saja dengan memanfaatkan ketidaktahuan para TKI. Oleh karena itu, mafia TKI maupun calo TKI di Indonesia harus diberantas tuntas sampai dengan akar-akarnya.
Lebih lanjut, Herlini menunjukkan hasil penelitian Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) di mana salah satunya penyebab buruh migran bermasalah adalah sumber informasi yang dijadikan acuan tidak memadai.
Menurutnya, dari data SBMI, Informasi yang didapatkan para calon buruh migran berasal dari calo yaitu sekitar 53% , 30% dari teman-teman mereka yang sebelumnya berpengalaman sebagai pekerja migran kemudian kembali dan hanya sekitar 2% saja yang mendapatkan informasi dari pemerintah.
“Peran pemerintah dalam penyampaian informasi kepada pekerja migran masih sangatlah kurang. Peran pemerintah pun dipertanyakan, kenapa kemudian minim melakukan sosialisasi. Padahal informasi mengenai gambaran bekerja di luar negeri sangatlah penting. Dimana iklim, budaya, dan aturan yang berlaku berbeda jauh dari Indonesia dan sangat asing bagi para buruh migran. Terlebih kebanyakan buruh migran berasal dari daerah pelosok yang mungkin masih belum terbiasa dengan modernitas,” ujar Herlini.
Ia juga melanjutkan, selama ini para calo perekrut, ketika memberikan informasi pada buruh migran umumnya hanya menyampaikan sisi bagus bekerja di luar negeri saja, akan tapi aspek resiko yang mungkin terjadi disana tidak diinformasikan.
Baca Juga
”Sudah banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mengalami penderitaan luar biasa, mulai dari penyiksaan hingga pembunuhan. Para calo hanya memikirkan keuntungan yang bisa diraih tanpa memikirkan nasib para buruh migran yang bekerja di luar negeri dan memberikan aliran keuntungan bagi mereka saja.”
Karenanya, ia meminta pemerintah bangun dari tidur dan lebih peduli terhadap nasib buruh migran yang mendapatkan perlakuan diskriminatif oleh majikannya maupun pemerintah luar negeri.
“Sebaiknya antar pemerintah dan lembaga yang terkait dapat meningkatkan koordinasi dalam menangani permasalahan Mafia TKI dan calo TKI. Dalam hal ini Kemenakertras dan BNP2TKI di harapkan dapat berkoordinasi dengan Kepolisian dalam memberantas mafia TKI.”*
