Hidayatullah.com–Anggota wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Sumater Barat, ikut menolak pembangunan RS Siloam. Penolakan tak hanya disampaikan dalam pernyataan, tapi juga dengan beramai-ramai menandatangani spanduk.
Aksi penolakan oleh DPRD Padang dilakukan setelah menampung aspirasi dari gabungan maha siswa dan pelajar dari dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI) Sumatera Barat, Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Keluarga Besar Mahasiswa Minangkabau (KBMM) berunjuk rasa di Kantor DRPD Padang, Senin (10/06/2013) sebelumnya.
“Kami memberikan tenggat waktu 15 hari, kepada lintas komisi untuk membahas soal RS Kristen Siloam ini. Bahkan, kami akan panggil Walikota Padang, dinas terkait dan Lippo Group terkait RS Siloam,” tegas politisi Golkar itu.
Semua anggota DPRD Kota Padang ikut menyambut aksi mahasiswa ini sepakat turut menolak rencana mega proyek milik Lippo Group yang menjadi kontroversi itu.
Sebagai bukti menolak proyek Lippo Group di Kota Padang, maka sejumlah anggota DPRD Kota Padang turut membubuhkan tanda tangan di spanduk putih yang dibawa mahasiswa.
Dalam pertemuan dengan mahasiswa itu, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Afrizal menjanjikan segera mengirimkan surat kepada Ketua DPRD Kota Padang Zulherman untuk melakukan rapat kerja soal penolakan terhadap RS Siloam melalui lintas Komisi I, III dan IV.
Dalam dialog itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Padang Erison mengatakan, kalau memang terindikasi merusak akidah dan akhlak masyarakat muslim di Sumbar, secara tegas Fraksi Demokrat menolak pembangunan proyek super blok milik Lippo Karawci di Kota Padang itu.
Hal senada juga ditegaskan anggota Fraksi PKS DPRD Kota Padang Muharlion yang mengapresiasi dan mendukung aspirasi mahasiswa itu yang menuntut pencabutan izin RS Kristen Siloam di Kota Padang dan pendirian tiga unit usaha lainnya.
“Kedepan, kami mengharapkan setiap investor yang menanamkan modalnya di Kota Padang terlebih dahulu harus mempelajari agama, sosial dan budaya masyarakat setempat,” katanya.
Sebelumnya, MUI Sumbar dan 16 Ormas Islam serta sejumlah cendikiawan muslim Sumatera Barat juga menyatakan penolakan pembangunan RS Siloam itu setelah menggelar di Sekretariat MUI di Masjid Nurul Iman Padang. Rapat tersebut langsung dihadiri oleh Ketua MUI Sumbar Prof Dr H Syamsul Bahri Khatib.
Aksi penolakan mulai gencar sejak peletakan batu pertama pembanguan tiga unit bisnis yang akan didirikan oleh Lippo Group di Jalan Khatib Sulaiman Padang pada hari Jumat, 10 Mei 2013 yang dilakukan oleh Ketua DPD Irman Gusman, Menko Kesra Agung Laksono, Ketua Dewan Syuro PKS Hilmi Aminuddin, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, mantan Menko Kesra Azwar Anas, owner Lippo Group James T Riady, Presiden Lippo Group Theo Sambuaga dan lainnya.
Penolakan serupa pernah terjadi saat pembangunan RS Imanuel di Kota Bukittinggi, Sumatra Barat, awal tahun 80-an. Saat itu masyarakat Sumbar dan tokoh-tokoh perantau Minang. Akibatnya rencana pembangunan RS Imanuel digagalkan.*
