Hidayatullah.com– Hasil pertemuan KTT APEC di Bali bakal memperkuat liberalisasi dan dominasi investor asing di Indonesia dan menjadikan arah pembangunan hanya disetir oleh negara-negara dunia pertama.
“Liberalisasi hari ini semakin memperkuat dominasi investor asing untuk memonopoli perdagangan dan sumber daya alam di Indonesia,” demikian disampaikan Direktur Eksekutif Walhi Nasional), Abet Nego Tarigan, dalam keterangan tertulis hari Rabu (09/10/2012).
Sementara Aliansi Rakyat Indonesia (IPA) Irhash Ahmady mengatakan, liberalisasi dan intervensi negara maju dalam berbagai pertemuan global hanya untuk memecahkan krisis yang sedang dialami mereka sehingga negara berkembang seperti Indonesia hanya dijadikan sebagai solusi atas krisis tersebut.
Walhi bersama Aliansi Rakyat Indonesia terus berupaya mengkampanyekan bahwa tidak ada keuntungan yang didapat Indonesia dalam perundingan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pacific Economic Cooperation (APEC).
Untuk itu, ke dua LSM tersebut menolak segala bentuk skema kerjasama yang dihasilkan dalam pertemuan KTT APEC di Bali karena tidak memberikan manfaat dan tidak membangun kerjasama perdagangan yang adil.
Baca Juga
Sebelumnya, LSM tersebut juga menyorot bahwa penegakan hukum yang dilakukan pemerintah pada saat ini lebih cenderung kepada petani skalai kecil yang melakukan pembakaran untuk bertani dan berkebun.
Sedangkan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi besar atau menyeret perusahaan ke meja pengadilan dinilai ke dua LSM tersebut sangat rendah.
“Dengan terus mengeluarkan izin-izin konsesi skala besar kepada perusahaan yang terbukti tidak mampu melakukan pengelolaan hutan dan lahan secara baik, artinya pemerintah membiarkan kebakaran hutan dan lahan terus terjadi sehingga sangat merugikan masyarakat,” katanya.
Sebagaimana diketahui, Konferensi Tingkat Tinggi APEC di Bali, 01-10 Oktober 2013, tak sepenuhnya disambut positif. Selain biaya penyelenggaraan yang mahal, perhelatan ini dicurigai semakin mengukuhkan semangat liberalisasi perdagangan. Liberalisasi perdagangan dikhawatirkan mengancam sistem ekonomi kerakyatan yang diamanatkan konstitusi.
Direktur Koalisi Anti Utang (KAU), Dani Setiawan, kesepakatan-kesepakatan liberalisasi perdagangan lewat forum APEC sebagai ancaman sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia. “KTT APEC ini menjadi ancaman bagi sistem ekonomi kerakyatan,” kata Dani kepada dikutip hukumonline.
Dalam pandangan Dani, pertemuan APEC hanya membuat komitmen-komitmen politik untuk memperluas agenda liberalisasi. Akibatnya, pasar dalam negeri Indonesia hanya menjadi pasar ekspansi bagi produk impor dari negara-negara anggota APEC.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
