Hidayatullah.com–Pengajuan Uji Materil (Judicial Review) di Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bisa menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat.
Sebab jika dikaji berdasarkan sejarah pembentukan hukum di Indonesia dimana hukum dibentuk berdasarkan pertimbangan keadilan (gerechtigkeit) disamping kepastian hukum (rechtssicherheit) dan kemanfaatan (zweckmassigkeit), maka UU itu sudah benar sebagai wujud kompromi.
“Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan ini merupakan wujud kompromi sekaligus penghormatan terhadap nilai-nilai agama-agama yang diakui di Indonesia. Negara dalam pasal ini berlaku arif dengan tidak melakukan intervensi dan menyerahkannya pada hukum agama masing-masing individu yang bersangkutan,” ujar Ryan Muthiara Wasti, Direktur Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Jakarta dalam rilisnya pada hidayatullah.com, Selasa (09/09/2014).
Karena itu tidak dapat dikatakan bahwa UU Perkawinan hanya mengakomodir kepentingan masyarakat mayoritas yaitu umat Islam, tetapi sudah melihat secara keseluruhan dari agama dan keyakinan yang ada di Indonesia pada masa itu.
Menurutnya, Indonesia yang notabene sangat heterogen dan multikultural dalam membentuk formulasi hukum positif agak berbeda dengan negara-negara lain yang cenderung lebih homogen.
Baca Juga
Tentu ada penggalian yang mendalam berdasarkan aspek historis dan filosofis oleh para pendiri bangsa ini agar terwujud keadilan yang nyata bagi seluruh golongan, suku, ras, agama yang ada di Indonesia. Pun demikian halnya dengan pembentukan undang-undang perkawinan yang beberapa pasalnya saat ini mengalami uji materil, yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.
Pria yang juga staf pengajar di salah satu fakultas hukum ini juga menegaskan keberadaan agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan berbangsa karena merupakan sebuah keniscayaan dari berdirinya sebuah negara yang berlandaskan pada sebuah ideologi yaitu Pancasila dimana Sila pertama menyebutkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Artinya pada pendiri negara meyakini bahwa Indonesia tidak akan terlepas dari sebuah pemahaman dasar atas religiusitas.
Oleh karena itu, legalisasi nikah beda agama adalah suatu hal yang tidak sesuai dan bertentangan dengan nilai-nilai dasar kehidupan masyarakat Indonesia.
“Legalisasi Pernikahan beda agama adalah sesat pikir yang dapat mengaburkan makna dari pada nilai-nilai yang termaktub di dalam Pancasila sebagai Dasar Negara,” tegas Ryan.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
