Hidayatullah.com- Sejak awal Partai Komunis Indonesia (PKI) berada di lingkaran presiden. Bahkan di era Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY), mereka juga terus berupaya mempengaruhi agar Indonesia meminta maaf pada PKI.
“Mereka melakukan semua itu dengan langkah sistematis yakni bekerja sama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). PKI meminta Komnas HAM menyiapkan berkas untuk menggugat kepada Presidan atas adanya pelanggaran HAM pada tahun 1965, tetapi PKI sendiri tidak dimasukkan ke dalam pelanggar HAM,” tegas Ketua Center for Indonesian Comunity Studies (CICS) dalam acara seminar nasional dengan tema “Kewaspadaan Nasional Terhadap Gerakan Radikalisme Yang Bersumber Pada Ajaran Komunisme Dalam Perspektif Mempertahankan Pancasila dan NKRI” di RM. Adem Ayem, Jalan Raya Gubeng 48 Surabaya belum lama ini.
Dengan alasan sebagai pihak dirugikan, PKI menganggap diri mereka bukanlah seorang penjajah dan pemberontak, melainkan korban dari Orde Baru (Orba), demikian disampaikan Arukat Djaswadi.
Namun dari sisi sejarah, menurut Arukat, sangat tidak pantas jika seorang presiden meminta maaf pada pemberontak seperti PKI.
“Masyarakat pasti tahu betul, siapa yang jadi pemberontak dan yang bukan. Harusnya mereka (PKI) yang meminta maaf kepada bangsa Indonesia,” tegas Arukat.
Baca Juga
Menyangkut urusan PKI, Arukat mangaku salut pada SBY. Sebab, diakhir jabatannya, ia tidak menanggapi desakan PKI.*/Achmad Fazeri
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
