Hidayatullah.com- Pemerintah diminta terbuka terkait perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak China.
Jika apa yang dilakukan pemerintah disampaikan secara transparan dan akuntabel, maka akan rawan terjadi manipulasi dan penyalahgunaan wewenang.
“Kalau mau diam-diam ya nggak usah pake MoU,” tegas Hanafi Rais, anggota DPR Komisi I dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), kepada hidayatullah.com saat dikonfirmasi untuk menanggapi sikap para menteri yang ekonomi bungkam kepada wartawan usai melakukan MoU dengan Perusahaan China International Fund (CIF), Senin (03/11/2014) kemarin.
Hanafi menilai aneh mengapa MoU itu dilakukan secara diam-diam, kecuali hal itu gagal disepakati bersama para pejabat itu mantas malu mengakuinya.
Bungkamnya bawahan Presiden Joko Widodo ini tidak menutup kemungkinan ada indikasi lain.
Baca Juga
Menurut Hanafi, syarat MoU itu harus transparan, akuntabel serta measurable (terukur) karena hal itu dilakukan atas nama negara dan dibiayai masyarakat melalui pajak.
“MoU itu syaratnya harus transparan, akuntabel dan measurabel,” tutup Hanafi.
Seperti diketahui, hari Senin, Kementerian BUMN, PT KAI dan perusahaan China International Fund (CIF) mengadakan MoU atau kerjasama terkait perkembangan perkeretapian di Indonesia.
Kerjasama dihadiri oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, Dirut PT KAI Edi Sukmoro, Dirut PLN Nur Pamudji, Menteri Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan serta rombongan dari CIF. Namun, kasus ini menjadi sorotan pers karena dilakukan secara diam-diam dan mereka seolah menghindari menjawab wartawan.”*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
