Hidayatullah.com–Direktur Eksekutif Poitical Communication (PolcoMM) Institute Heri Budianto Perihal pertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebagai stimulus baru dalam politik di pemerintahan saat ini.
“Nampak ada ketidakharmonisan Jokowi dengan kalangan elit politisi di Koalisi Indonesia Hebat (KIH), terutama soal kebijakan penentuan Kapolri. Dan pertemuan dengan Prabowo ini bisa jadi Jokowi mencari dukungan politik baru,” katanya dalam diskusi bertajuk “100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK Soal (KPK VS Polri): Politis atau Tidak?” di Cikini, Jakarta Pusat.
Menurut pandangannya, presiden tidak menginginkan Budi Gunawan, namun partai pengusung dan koalisi menginginkan lain. Dan hal ini bisa dilihat ketika Jokowi membentuk Tim 9 yang diketuai oleh Ahmad Syafii Ma’arif. Dengan dibentuknya Tim 9 ini, seakan Jokowi melihat harapan agar tidak melantik Budi Gunawan.
“Dia (Jokowi) mungkin sedang mencari celah untuk tidak melantik Budi Gunawan jadi Kapolri. Hal ini bisa dilihat di saat presiden membentuk TIM Independen 9. Kan bisa dibaca niat presiden apa,” tambahnya.
Oleh sebab itu ia menyarankan agar presiden terus saja berjalan. Gunakan hak preragatifnya. Dan dengan tidak bermanuver secara politik.
“Gunakan saja hak prerogeratif presiden. serta stop manuver politik,” sarannya.
Selain itu, ia meminta presiden menunjukkan sifat tegas dalam mengambil kebijakan. Jangan biarkan intervensi politik yang “selalu” menggandarungi setiap keputusan. Sehingga polemik atau kegaduhan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.
“Untuk mampu mengakhiri polemik dan keganduhan ini, Presiden harus berani tegas. Agar hukum bisa berjalan tanpa intervensi politik,” tutupnya.
Acara ini dihadiri pula oleh Anggota Komisi III DPR RI, Pakar Komunikasi, dan yang lainnya.*
