Hidayatullah.com- Ketua Center for Indonesia Comunity Studies (CICS) atau atau Yayasan Pusat Kajian Komunitas Indonesia Jawa Timur, Drs. Arukat Djaswadi menyebutkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Pamekasan harus dimintai keterangan terkait karnaval menampilkan atribut Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menghebohkan.
“Jadi, munculnya ide itu yang bertanggungjawab sebetulnya MKKS. Panitia dari MKKS ini yang harus ditelusuri dan diusut secara tuntas,” tegas Arukat saat dihubungi hidayatullah.com, belum lama ini.
Sementara itu, Kepala SMP 2 Pamekasan Ali yang mewakili Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), mengatakan bahwa karnaval Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-70 yang menampilkan atribut PKI itu hanyalah teatrikal guna menampilkan tonggak sejarah sejak perjuangan kemerdekaan hingga reformasi.
“Sekolah kami kebetulan ditunjuk mewakili MKKS untuk menampilkan tonggak sejarah yang ke-6 yaitu pemberontakan G-30S/PKI,” terang Ali, kepada wartawan, seperti dikutip sindonews.com, Sabtu (15/8/2015).
Bahkan, Ali mengungkapkan bahwa dalam edaran yang disampaikan, ada petunjuk penjabaran tema yang disebutkan secara rinci seperti kostum delapan jenderal, barisan tokoh-tokoh PKI seperti Aidit Cs dan anggota PKI yang memegang celurit, serta simbol-simbol palu arit yang sudah terkonsep.
Baca Juga
“Di teaterikal kami, tampilan itu kan sebetulnya kami ambil dari film G-30S/PKI, dialog-dialognya persis gak ada yang kami edit sama sekali,” sambungnya.
Ali mengatakan bahwa dijelaskan pula mengapa alasan panitia meminta untuk menampilkan atribut tersebut, yaitu pertimbangannya karena berhubungan dengan nilai, jika kekurangan kostum maka nilainya akan dikurangi. Begitu juga dengan cerita, bila tidak sesuai akan dikurangi nilainya.
“Kelebihan anggota juga dikurangi nilainya. Yang jelas kami menerima dari panitia kabupaten, kami kebagian nomor urut 6,” pungkas Ali.
Seperti diketahui, adanya atribut Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam karnaval Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-70 di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, dilatar belakangi dengan surat edaran Nomor 09/PAN.HUT-RI/2015 yang ditujukan kepada Ketua MKKS.
Menurut Arukat yang juga Kepala Bidang Kajian dan Penelitian Forum Kewaspadaan Masyarakat (FKDM) bahwa ada 2 versi terkait dengan acara karnaval di Pamekasan yang menampilkan atribut Partai Komunis Indonesia (PKI) di Pamekasan Madura.
Pertama, kata Arukat, yaitu versi dari Kepala Dandim Pamekasan, dimana itu hanyalah sebuah teatrikal salah satu SMP yang ditunjuk panitia MKKS supaya membuat drama treatrikal karnaval dengan tema pemberontakan G-30S/PKI. Dan masyarakat nggak ngerti, makanya dikira sungguhan.
Versi kedua, kata Arukat yaitu keterangan dari Kapolres Pemekasan yang mengatakan bahwa memang betul PKI telah berhasil menyusup ke acara karnval tersebut dengan membawa simbol-simbol serta bendera PKI.*
