Hidayatullah.com– Presidium Gerakan Perubahan Jakarta (GPJ), Adrianto menilai, kepemimpinan yang dijalani oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak sesuai dengan amanat nasional serta harapan warga ibu kota.
Menurut Adrianto, setidaknya ada beberapa faktor yang mengindikasikan hal itu. Pertama, kata dia, terkait keadilan, utamanya soal penggusuran yang selalu dilakukan dengan dalih atas nama tanah negara.
Padahal, jelasnya, mayoritas warga yang digusur sudah tinggal di tempat tersebut selama lebih 30 tahun, bahkan ada yang sejak zaman kemerdekaan Indonesia.
“Sehingga alasan (lokasi penggusuran sebagai) tanah negara ini tidak masuk akal, dan ini rasanya hanya untuk kepentingan pengembang dan Ahok sendiri. Ini yang sangat mencederai hak-hak rakyat,” ujarnya dalam diskusi bertema ‘Jakarta untuk Perubahan’ di Jakarta, Selasa (18/10/2016).
Kedua, lanjutnya, sosok Ahok dianggap tidak ideal dalam memimpin Jakarta karena seringkali menciptakan kegaduhan, bahkan terhadap lembaga partner kerja seperti DPRD.
Termasuk, sambung Adrianto, sikap Ahok yang selalu berlindung dibalik isu SARA setiap kali ada yang mengkritiknya, yang juga menambah kegaduhan.
Persoalan selanjutnya, ia menjelaskan, adanya pelanggaran hukum dan korupsi yang diduga melibatkan Ahok. Seperti kasus Rumah Sakit Sumber Waras, reklamasi Teluk Jakarta, Lahan Cengkareng, penggusuran Bukit Duri, dan sebagainya.
“Ini sudah keterlaluan dan harus dihentikan, karena menyangkut asas pemerintahan yang baik,” tukasnya.
Pembangunan Dinilai Belum Sesuai
Sementara itu, anggota presidium GPJ lainnya, Nuryaman Berry menegaskan, pembangunan kota Jakarta belum sesuai dengan amanat nasional. Yaitu, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
“Pembangunan yang terjadi di Jakarta hanya berorientasi membangun cluster-cluster stratafikasi sosial masyarakat. Seperti yamg telah terjadi di zaman pemerintahan kolonial Belanda dulu,” paparnya.
Selain itu, menurut Berry, tidak ada porsi ‘Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Raganya’ dalam roda pembangunan di Jakarta.
Padahal, terangnya, pembangunan tidak hanya termanifestasi dalam bentuk pembangunan fisik-material semata yang mensyaratkan ornamen-ornamen indah, mewah, dan modern.
“Tapi juga harus diikuti dengan pembangunan jiwa-spiritual. Sehingga, pembangunan sebuah kota tidak kering kerontang tanpa siraman jiwa, rohani, spiritualitas, serta seni, dan budaya,” pungkas Berry.*