Hidayatullah.com – Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr Siti Zuhro, menilai hasrat Presiden Joko Widodo memisahkan agama dan politik, mustahil disalurkan di Indonesia.
Sebab, kata Siti, Indonesia dihuni oleh mayoritas Muslim, yang kehidupan bernegara, berbangsa, dan berpolitiknya dibimbing oleh akidah yang diyakininya.
Siti juga menilai, pencampur adukkan agama dan politik bukanlah penyebab gesekan-gesekan dalam Pemilihan Ulum (Pemilu).
“Yang salah sebetulnya adalah yang melakukan politisasi agama. Siapa yang melakukan? Ya para elit,” ungkapnya kepada hidayatullah.com Jakarta, Selasa (28/03/2017).
Menurutnya, ajaran Islam justru sangat bagus untuk menyempurnakan akhlak.
Baca Juga
“Jadi bukan kok lalu melakukan semacam dikotomi Islam, politik,” terang Anggota Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional 2015-2020 ini .
Baca: Ketua Umum MUI: Agama-Politik tidak Mungkin Dipisahkan
Lebih lanjut, mantan Pengurus Pusat AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia) ini memandang hasrat Presiden Joko Widodo di atas bersifat politis. Penilaiannya ini berdasarkan posisi presiden di dalam partai PDI Perjuangan serta konteks Aksi Bela Quran II (Aksi 411) dan Aksi Bela Quran III (Aksi 212), yang diterjemahkan sebagai resistensi.
Terakhir, Siti mengingatkan bahwa Pancasila adalah perahan dari akidah Islam, dan para tokoh Islam di masa silam mencintai negeri ini. “Kita jangan ahistoris,” pesannya.*/Andi
