Hidayatullah.com–Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mengkritisi ajakan Presiden Joko Widodo yang menyerukan pemisahan antara agama dan politik.
Ia mengungkapkan, dalam sejarah pemikiran politik di tanah air, debat intelektual tentang hubungan agama dengan negara pernah dilakukan. Sehingga, menurutnya, persoalan itu sudah selesai. Yakni ditandai dengan penerimaan kesepakatan Pancasila sebagai landasan falsafah negara.
“Negara berasaskan falsafah Pancasila adalah kompromi yang dapat menyatukan antara pendukung Islam dan pendukung Sekularisme,” papar Yusril yang ditulis melalui akun Facebooknya pada Rabu malam (29/03/2017).
Baca: Ketua Umum MUI: Agama-Politik tidak Mungkin Dipisahkan
Karenanya, ia menegaskan, jalan tengah yang bersifat kompromistis tersebut tidak perlu diutak-atik lagi dengan ajakan “pemisahan politik dengan agama” oleh Presiden Jokowi.
Apalagi, terangnya, ajakan itu diungkapkan tanpa memahami dengan sungguh-sungguh latar belakang historisnya dan implikasi-implikasi politik yang bisa mendorong kembalinya debat filosofis tentang landasan bernegara.
Baca Juga
“Dalam konteks kita membangun bangsa dan negara dewasa ini, ajakan seperti itu lebih banyak membawa mudharat daripada membawa manfaat,” ungkapnya.
Baca: Syamsuddin Arif: Politik Islam berbeda dengan ‘Islam Politik’
Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini menambahkan, dalam kompromi tanggal 22 Juni dan 18 Agustus 1945 tentang Pancasila, dimana sila Ketuhanan ditempatkan pada urutan pertama. Hal itu menandai bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah fondasi utama Indonesia dalam membangun bangsa dan negara.
“Dalam konteks historis seperti itu, secara filosofis mustahil kita akan memisahkan agama dari negara, dan memisahkan agama dari politik,” pungkas Yusril.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
