Anggota DPR: Pemerintah Myanmar Harus Patuhi Aturan HAM Internasional

Hidayatullah.com– Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, merasa prihatin dengan penderitaan etnis minoritas Rohingya di Myanmar.

Sebagai negara terbesar di ASEAN, ujarnya, Indonesia jangan pernah sedikit pun mundur untuk terus menyuarakan penyelesaian tindak kekerasan di Myanmar.

“Kita terus dukung pemerintah untuk tak kenal lelah memperjuangkan nasib minoritas Rohingya, baik di kancah PBB lewat UNHCR atau ASEAN sendiri,” ujarnya kepada hidayatullah.com melalui pesan elektronik, Kamis (31/08/2017).

Baca: Anggota DPR RI Desak PBB dan ASEAN Ikut Hentikan Kejahatan Kemanusiaan di Rohingya

Ia menilai, krisis Rohingya akan tetap terjadi jika pemerintah Myanmar menganggap Rohingya sebagai penduduk ilegal. Padahal, kata dia, Rohingya sudah cukup lama bermukim di situ.

“Pemerintah Myanmar harus tunduk kepada aturan internasional soal HAM. Myanmar juga harus menjunjung tinggi perdamaian sebagaimana salah satu semangat berdirinya ASEAN,” tegasnya. Ini mengingat prinsip demokrasi dan HAM disepakati sebagai elemen penting ASEAN Community.

Karena itu, Sukamta meminta agar semua pihak menahan diri. “Setop tindakan kekerasan. Mari kita cari jalan keluarnya. ASEAN harusnya bisa memediasi, meskipun terbatas karena asas non-interfere (non-intervensi urusan dalam negeri anggota ASEAN. Red).”

 Baca: MUI Desak PBB Tindak Tegas Pemerintah Myanmar

Menurutnya, mungkin salah satu jalan ke luarnya adalah meninjau ulang asas non-interfere ini sekaligus juga mengkaji perlunya ASEAN memiliki sejenis Peacekeeping Force (pasukan perdamaian).

Sehingga bisa diterjunkan untuk mendorong penghentian kekerasan dan mencegah meluasnya pelanggaran HAM dan kemanusiaan, seperti kekerasan yang selama ini menimpa minoritas Rohingya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengapresiasi Kementerian Luar Negeri RI yang dianggap terus proaktif dan diharapkan bisa menginisiasi upaya penghentian kekerasan di Myanmar saat ini.

Baca: Indonesia Diharapkan Minta ASEAN Keluarkan Myanmar dan Mengembargonya

Di lapangan, sambungnya, pemerintah Indonesia bisa bersama-sama NGOs, bekerja membantu korban. Ini penting karena selama ini NGOs dari Indonesia diterima baik kedua belah pihak.

Sementara di tataran politik, ia menilai pemerintah Indonesia semestinya bisa mendorong pertemuan darurat ASEAN agar menjadikan masalah pembantaian ini sebagai persoalan serius dan rezim Myanmar bersedia menghentikannya, dan mencari solusi jangka panjang.* Andi