Hidayatullah.com– Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen (BKSAP) DPR RI, Rofi Munawar, menyesalkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang berlangsung di Filipina tidak membahas secara serius tragedi kemanusiaan atas etnis Rohingya di daerah Rakhine, Myanmar.
ASEAN, terangnya, hanya menyinggung masalah Rohingya sangat normatif dan tidak ada langkah-langkah konkret.
“ASEAN mengadakan kegiatan KTT sangat formalistik, berjarak, dan ‘bebas nilai’, situasi ini tercermin dari perhatian mereka yang minim terhadap urusan etnis Rohingya meski saat ini terus terusir dari Rakhine,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Kamis (16/11/2017).
Rofi menerangkan, Mengutip laporan Reuters, naskah awal komunike bersama hasil KTT ke-31 ASEAN tidak sekalipun mencantumkan kata “Rohingya” sebagai sebutan untuk etnis Muslim korban kekerasan militer di negara bagian Rakhine.
Baca: Anggota DPR RI Desak PBB dan ASEAN Ikut Hentikan Kejahatan Kemanusiaan di Rohingya
“Charter Asean memang menuangkan prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota ASEAN. Namun hal tersebut tidak berarti abai atas pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar,” paparnya.
Baca Juga
Rofi menjelaskan, belum lama ini Dewan Kemanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait Rohingya yang meminta militer Myanmar menghentikan proses genosida terhadap etnis Rohingya. Maka sudah sepantasnya, ASEAN menjadikan sikap tersebut sebagai panduan dalam mengambil kebijakan.
Tapi, lanjutnya, apa yang terjadi selama ini justru sangat memprihatinkan dan jauh dari langkah-langkah konkret. Forum tersebut seolah-olah menganggap persoalan ini tidak pernah ada.
“ASEAN nampak dingin dalam menanggapi persoalan Rohingya, padahal di sana ada permasalahan hak asasi manusia dan solidaritas yang rendah di Negara Myanmar,” tegasnya.
Baca: Sambangi DPR, UNHCR: Kondisi Warga Rohingya Masih Sangat Memprihatinkan
Legislator asal Jawa Timur ini juga melihat usaha diplomatik Indonesia untuk mendorong negara ASEAN lainnya ternyata belum membuahkan hasil. Skema 4 + 1 yang didorong oleh pemerintah Indonesia terkait kekerasan atas etnis di Rakhine dianggap angin lalu oleh Myanmar.
“Padahal Pemerintah Indonesia sangat serius mendorong isu ini sebagai salah satu prioritas bahasan, karena forum tersebut sarana yang sangat tepat untuk menegaskan sikap Indonesia dan langkah serius Pemerintahan Mynamar,” pungkas Rofi.
KTT ASEAN di Filipina berlangsung pada 12 hingga 14 November 2017. Presiden Filipina Rodrigo Duterte secara resmi menutup rangkaian kegiatan KTT ke-31 ASEAN di Philippine International Convention Center (PICC) di Manila, Selasa (14/11/2017).*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
